JAKARTA – Kongres Biasa PSSI 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu (4/6/2025), menghasilkan keputusan penting: perubahan Statuta PSSI dari versi 2019 menjadi Statuta 2025. Perubahan ini menandai pergeseran besar dalam arah pembangunan sepak bola nasional, dengan memperkuat peran daerah sebagai ujung tombak pengembangan.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa pusat tak lagi bisa menjadi satu-satunya tumpuan. Asosiasi Provinsi (Asprov), Asosiasi Kota (Askot), dan Asosiasi Kabupaten (Askab) kini akan memegang peranan lebih strategis dan diberi kewenangan lebih luas.
“Yang terpenting dalam perubahan statuta ini, peran sepak bola tidak lagi bergantung pada pusat. Sekarang, justru daerah menjadi garda terdepan,” ujar Erick usai kongres.
Dalam statuta baru, pemilihan Ketua Asprov tetap dilakukan secara terbuka. Namun untuk percepatan pengembangan, Ketua Asprov akan menunjuk langsung Ketua Askot dan Askab. Skema ini diharapkan memperkuat sinergi lintas tingkatan dan memudahkan koordinasi antarwilayah.
“Selama ini koordinasi antar Asprov dan kota sering tersendat. Sekarang, dengan struktur yang sinergis, misalnya untuk Liga 4, kompetisi bisa digelar selama empat bulan di kota-kota, lalu pemenangnya naik ke Liga 3 di tingkat provinsi,” jelas Erick.
Ia mencontohkan kondisi di Bali yang memiliki sembilan kabupaten/kota dan 50 klub. Namun hanya dua kota yang memiliki jumlah klub memadai untuk kompetisi. Dengan kolaborasi antardaerah, daerah yang minim klub bisa membentuk satu kelompok bersama agar kompetisi tetap berjalan.
Lebih jauh, Erick juga menyoroti tantangan geografis Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Menurutnya, fleksibilitas zona antarprovinsi menjadi solusi penting untuk memangkas biaya dan memperluas akses kompetisi.
“Ada daerah di Kalimantan Timur yang justru lebih dekat ke Kalimantan Utara. Kalau kita kaku soal zona, mereka tidak akan bisa ikut kompetisi karena jarak lima jam. Tapi kalau Asprov dan Askot bisa fleksibel, mereka bisa tukar zona. Ini soal efisiensi dan keberlanjutan,” tambahnya.
Erick juga menegaskan bahwa pembangunan sepak bola dari pusat semata tidak realistis. Peran APBD, Bupati Cup, hingga Gubernur Cup akan dihidupkan kembali untuk mendukung pembiayaan di daerah.
“Anggaran PSSI saat ini mungkin terbesar sepanjang sejarah, tapi tetap tidak cukup. Masih ada permintaan dari futsal, bola pantai belum tersentuh. Karena itu distribusi kesejahteraan sepak bola harus merata,” tegasnya.
“Formula baru ini akan kami jalankan dua tahun ke depan. Saya yakin sistem ini lebih adil, merata, dan membuka peluang bagi semua daerah untuk berkembang,” pungkas Erick. (Zu)
