SAMARINDA – Kebijakan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga pendidik di lingkungan Pemkot Samarinda yang kerap ditunda hingga tiga bulan sekali menuai kritik tajam dari DPRD Samarinda. Skema rapelan ini dinilai sudah tak relevan dan merugikan para guru, terutama jika dibandingkan dengan ASN di instansi lain yang menerima TPP setiap bulan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mendesak Pemerintah Kota khususnya Dinas Pendidikan serta BPKAD untuk merombak total sistem pembayaran hak-hak pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.
“Memang kita beberapa waktu lalu sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan, bahwasannya perlu dilakukan peninjauan kembali berkaitan kebijakan itu. Kalau kondisi tertentu mungkin bisa saja, tapi jangan terus-menerus dijadikan kebiasaan,” tegas Novan.
Keresahan terkait keterlambatan hak finansial ini sebenarnya sudah disuarakan para guru sejak awal tahun. Pola pembayaran triwulanan dinilai amat memberatkan dapur para pendidik, terlebih secara kondisi fiskal daerah, Samarinda dinilai mampu mengalokasikannya secara rutin bulanan.
Guna mengakhiri praktik “tradisi rapel” ini, Komisi IV mengambil langkah konkret dengan mengawal langsung penganggarannya untuk tahun anggaran mendatang. Novan memastikan bahwa skema pencairan TPP guru berbasis bulanan akan menjadi poin krusial dalam pembahasan Raperda APBD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda.
Langkah ini juga diambil untuk menghapus diskriminasi mekanis antara guru dan pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.
“Kita sudah sepakat dengan teman-teman Banggar, khususnya dari Komisi IV, untuk memprioritaskan itu,” pungkas Novan. (adv/zu)
