KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya mewujudkan pemerataan tenaga kerja dan pelayanan publik di seluruh wilayah. Dari Marang Kayu hingga Tabang.
Hal itu disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat melantik 1.870 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II di Lapangan Kantor Bupati Kukar, Jumat (31/10/2025).
Dalam sambutannya, Aulia menegaskan bahwa para pegawai PPPK wajib bekerja sesuai dengan formasi dan lokasi penempatan awal. Dia melarang adanya mutasi antarwilayah, karena kebijakan itu dinilai bisa menghambat tujuan utama pemerataan tenaga kerja.
“PPPK ini tidak boleh pindah-pindah sesuai dengan formasi yang ditempatinya. Kalau mereka pindah, substansi kita untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di seluruh wilayah Kukar tidak akan terwujud,” ujarnya.
Pelantikan PPPK tahap II ini melibatkan tenaga teknis dan nonteknis, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum (PU). Para pegawai tersebut diharapkan menjadi garda terdepan pelayanan publik di daerah masing-masing.
“Guru harus mengajar dengan baik, tenaga kesehatan memberi pelayanan optimal, dan pegawai administrasi bekerja sungguh-sungguh. Kalau semua berjalan baik, insyaallah kinerja pemerintah daerah juga meningkat,” ujar Aulia.
Terkait kesejahteraan, Bupati Aulia menyinggung soal pemberian insentif bagi PPPK. Ia menjelaskan, pemberian tambahan penghasilan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Masalah insentif ini selalu disampaikan ke kami. Saat ini TKD kita menurun, jadi yang penting hak mereka sebagai PPPK terpenuhi dulu,” jelasnya.
Meski begitu, Aulia memastikan pemerintah daerah akan memperjuangkan peningkatan insentif apabila kondisi fiskal membaik.
“Kalau keuangan daerah sudah membaik, kita akan berikan hak sebagaimana mestinya. Kami ingin ada pemerataan, terutama bagi guru dan tenaga kesehatan di daerah yang masih kekurangan,” katanya. (advprokom/fjr)
