SAMARINDA – Ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kian menguat. Gelombang protes kini bermuara pada rencana aksi besar yang akan digelar pada 21 April 2026.
Aksi ini diinisiasi oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur, sebuah gabungan lintas elemen yang mengklaim telah menghimpun dukungan dari sedikitnya 44 organisasi. Ribuan massa disebut siap turun ke jalan.
Tanggal 21 April yang bertepatan dengan Hari Kartini dipilih sebagai simbol. Aliansi ingin menegaskan peran penting perempuan, khususnya dalam menopang ekonomi keluarga di tengah tekanan hidup yang meningkat.
Dukungan terhadap gerakan ini disebut datang dari berbagai daerah yang ikut menyatakan solidaritas.
Koordinator lapangan aksi, Erly Sopiansyah, menyebut gerakan ini lahir dari akumulasi kekecewaan publik. Ia menilai ada sejumlah persoalan serius yang menjadi pemicu, mulai dari dugaan praktik nepotisme hingga melemahnya fungsi pengawasan legislatif.
“Sudah banyak elemen yang bergabung. Data yang masuk ke saya saja ada 44 organisasi,” ujarnya.
Menurut Erly, salah satu sorotan utama adalah dugaan kuatnya relasi kekuasaan yang menyerupai dinasti politik. Ia menilai kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya kontrol DPRD terhadap jalannya pemerintahan.
Ia juga menyinggung adanya hubungan kekerabatan di lingkaran elite yang dinilai berpengaruh pada mandeknya fungsi pengawasan.
“Kalau pengawasan tidak berjalan, itu karena ada kedekatan di dalamnya,” tegasnya.
Selain itu, aliansi juga menyoroti minimnya ruang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat. Selama ini, mereka menilai belum ada forum terbuka yang benar-benar melibatkan berbagai elemen dalam membahas arah pembangunan.
Kritik juga diarahkan pada pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah dinilai tidak menunjukkan keberpihakan pada efisiensi, bahkan disebut masih menjalankan program yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Di tengah naiknya biaya hidup, sejumlah proyek dianggap tidak relevan dengan kondisi di lapangan, terutama terkait infrastruktur dasar di wilayah pinggiran.
“Di saat rakyat kesulitan, justru terlihat ada pemborosan,” kata Erly.
Ketimpangan gaya hidup antara pemimpin dan masyarakat turut menjadi sorotan. Ia menilai kondisi tersebut memperlebar jarak empati, terutama jika dibandingkan dengan kehidupan pelaku usaha kecil yang semakin terhimpit.
Meski menyadari bahwa proses politik seperti pemakzulan tidak sederhana, aliansi secara terbuka menyuarakan tuntutan agar gubernur bersedia mundur.
Menurut Erly, langkah tersebut dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral atas situasi yang berkembang.
Ia juga mendorong agar kepemimpinan daerah lebih inklusif, mampu merangkul semua kalangan tanpa sekat.
Menjawab isu politisasi, Erly menegaskan bahwa gerakan ini bukan bagian dari manuver pasca-Pilkada. Ia memastikan pihaknya menerima hasil pemilu, namun tetap kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
“Ini murni suara masyarakat. Bahkan banyak yang dulu mendukung, sekarang ikut kecewa,” katanya.
Untuk menjaga independensi, aliansi membuka posko logistik berbasis swadaya. Mereka memastikan tidak ada sponsor besar di balik rencana aksi tersebut.
Rangkaian aksi direncanakan dimulai dari Gedung DPRD Kaltim untuk audiensi, kemudian dilanjutkan dengan konvoi menuju Kantor Gubernur di Jalan Gajah Mada.
Panitia menargetkan aspirasi dapat disampaikan sebelum siang hari, mengingat banyak peserta berasal dari kalangan perempuan.
Dari sisi pengamanan, komunikasi dengan aparat kepolisian disebut telah dilakukan secara intensif. Koordinator aksi juga mengingatkan peserta untuk menjaga ketertiban.
Larangan keras diberlakukan, termasuk membawa senjata tajam, narkotika, maupun melakukan tindakan vandalisme.
“Kalau ada yang melanggar, itu di luar tanggung jawab kami,” tegas Erly.
Ia menutup dengan memastikan bahwa aksi ini akan menjadi momentum besar bagi suara publik.
“21 April nanti akan jadi puncaknya,” pungkasnya. (zu)
