SAMARINDA – Keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) meliputi gelandangan pengemis, dan anak jalanan (anjal) di Samarinda kembali muncul. Meski belum lama ditertibkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Hal ini menjadi perhatian serius Pemkot Samarinda. Sebagaimana diungkap dalam seminar expose final Report Kajian strategi penanganan gelandangan pengemis dan anjal di Samarinda, Selasa (27/6/2023).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbangda) Samarinda Ananta Faturrozi menyampaikan, kegiatan ini guna memublikasikan hasil akademis penanganan gelandangan pengemis dan anjal di Samarinda.
“Serta menggali masukan stakeholder demi penyempurnaan kajian tersebut dan mencari solusi yang tepat permasalahan yang kompleks terkait dengan keberadaan gelandangan pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda,” terangnya.
Seminar ini, sambung Ananta, juga mengevaluasi dan meningkatkan pengimplementasian peraturan daerah yang ada. Mengembangkan strategi dan program yang efektif dan efisien dalam menangani permasalahan dan mewujudkan kota Samarinda yang bebas dari gelandangan pengemis dan anak jalanan serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga Samarinda.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Samarinda Hero Mardanus Setyawan yang membuka expose menuturkan, Samarinda sebagai ibu kota Kaltim memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Salah satunya terkait keberadaan PMKS seperti gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
Kata Hero, keberadaan mereka bukan hanya menjadi masalah sosial. Melainkan tetapi juga mengancam keamanan dan ketertiban umum dan ini menjadi perhatian serius bagi Pemkot Samarinda.
“Semoga dengan adanya kajian strategi penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan ini dapat menjadi sebuah solusi. Karena sejauh ini walaupun sudah dilakukan upaya penertiban para PMKS ini dalam waktu relatif singkat sudah kembali muncul di berbagai tempat,” ujar Hero.
“Dengan melibatkan banyak pihak, mulai unsur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat hingga masyarakat dengan demikian diharapkan dapat benar-benar menjadi salah satu langkah tepat untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman dan Kota Samarinda bebas dari keberadaan PMKS,” tegasnya. (xl)
