SAMARINDA – Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim terus mendorong percepatan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di daerah. Yaitu dengan rutin menggelar pertemuan percepatan ISPO bagi perusahaan besar swasta (PBS), koperasi dan kelompok tani Kaltim, salah satunya yang digelar di Hotel Harris, Selasa (18/7/2023).
Kepala Disbun Kaltim Ahmad Muzakkir menjelaskan, sertifikasi ISPO menjadi harapan keberlangsungan industri kelapa sawit di Kaltim. Perpres 44 Tahun 2020 Tentang sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan mewajibkan bagi PBS, PTPN untuk mendapat sertifikasi ISPO.
Menurutnya, pekebun swadaya atau small holder diwajibkan memiliki sertifikat ISPO. Hal ini akan menyebabkan para pekebun swadaya bila belum memiliki Sertifikat ISPO akan tersingkir dari rantai pasok sawit Indonesia.
“Jumlah perusahaan besar swasta Kaltim hingga saat ini sekitar 303 PBS dan dari Jumlah PBS. Sementara yang telah mendapat sertifikat ISPO sebanyak 80 PBS 26,40 persen dari total perusahaan perkebunan di Kaltim,” ungkap Muzakkir.
Disampaikan, luas tanaman kelapa sawit Kaltim 2022 seluas 1.411.861 ha 89.59 persen dari total perkebunan yang ada terdiri dari PBS, PTP dan perkebunan rakyat. Sedangkan ekspor produk kelapa sawit tahun 2022 senilai USD1,8 miliar atau sekira Rp28,4 triliun dengan keseluruhan produksi tandan buah segar (TBS) tahun 2022 sebesar 17 ton.
“Pemerintah sangat serius terhadap pengembangan kelapa sawit di tanah air, karena merupakan komoditas strategi dan berperan sebagai penghasil devisa terbesar,” sebut Muzakkir.
“Dengan pertemuan ini agar Peserta mampu merancang program/kegiatan dan bekolaborasi dalam mendukung Percepatan Sertifikasi ISPO kebun sawit rakyat,” sambungnya. (xl)
