SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan arahan efisiensi akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat tidak akan mengorbankan pendapatan para pegawai baik gaji maupun tunjangan. Sebagaimana disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama segenap pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot), Kamis (16/10/2025) sore
Dengan kepastian ini, diharapkan para pegawai yang juga merupakan warga Samarinda itu tidak akan menjadi masyarakat rentan.
“Kami tidak akan menjadikan pemotongan TKD dari pusat sebagai alasan untuk mengorbankan hak PNS, PPPK, dan Non ASN. Mereka garda terdepan pelayanan publik. Kerja keras mereka wajib dihargai. Efisiensi belanja kegiatan tidak mendesak, bukan mengorbankan hak dan kesejahteraan pegawai,” ungkap Andi.
Secara khusus dia menekankan sejumlah pos belanja yang harus diefisienkan. Di antaranya untuk perjalanan dinas (perjadin). Bahkan jika memungkinkan Andi meminta agar jangan ada perjadin apapun di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saya hanya izinkan untuk perjalanan dinas mengurus anggaran dari pusat. Kalau yang hanya menghadiri kegiatan dan sekadar menghabiskan anggaran, tidak akan saya izinkan. Saya minta semua OPD untuk beradaptasi dan memberikan perhatian serius di tengah kondisi keuangan yang terbatas saat ini,” terangnya.
Selain Perjadin, Andi Harun juga berharap dilakukan efisiensi di pos belanja makan minum. Khususnya untuk snack yang disiapkan saat rapat. Menurutnya tanpa snack rapat bisa tetap diselenggarakan.
“Makanya saya minta supaya jangan ada lagi belanja untuk itu,” imbuhnya seraya meminta efisiensi belanja alat tulis kantor dalam pos belanja. (xl)
