KUTAI KARTANEGARA — Belakangan ini sejumlah kepala daerah di Kaltim terlihat menghadiri kegiatan Partai Gerindra, memunculkan dugaan kuat bahwa mereka tengah bersiap berpindah partai. Kehadiran tiga bupati sekaligus dalam Rakerda DPD Gerindra Kaltim beberapa waktu lalu memperkuat spekulasi tersebut.
Tiga kepala daerah yang disorot adalah Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor, Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Angela Idang Belawang, dan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri.
Menanggapi fenomena tersebut, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Dr Saipul Bachtiar memberikan analisisnya. Dia menyebut bahwa perpindahan kepala daerah ke partai tertentu bukanlah hal baru dalam dinamika politik nasional.
“Saya tidak melihat dari etis atau tidak etis. Ini adalah sebuah fenomena. Kalau dilihat ke belakang, ini sudah pernah dipraktikkan pada zaman Pak SBY dan di masa Pak Jokowi,” ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (25/11/2025).
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda itu menilai pergeseran dukungan kepala daerah ke partai penguasa umumnya didorong oleh kebutuhan stabilitas politik dan anggaran.
“Beberapa kepala daerah di Kaltim hari ini sudah hampir bisa dipastikan masuk ke Partai Gerindra. Ada semacam pendekatan ke partai penguasa. Mereka merasa lebih secure, baik dari sisi kepentingan politik kekuasaan maupun politik anggaran,” jelasnya.
Saipul menjelaskan, kondisi anggaran di daerah yang sedang tidak stabil dapat menjadi faktor pendorong. Kepala daerah, menurutnya, berharap keberpihakan partai penguasa dapat membawa dampak positif terhadap alokasi anggaran di wilayah masing-masing.
“Anggaran menurut saya penting, dan itu jadi pertimbangan mereka. Di Kaltim, baik provinsi maupun kabupaten/kota, anggarannya berkurang dan tidak sama dengan sebelumnya,” terangnya.
Terkait etika politik, Saipul menyebut bahwa penilaiannya sangat bergantung pada sudut pandang.
“Pilkada belum lama, lalu muncul hal seperti ini. Bisa dianggap etis atau tidak etis tergantung dari mana melihatnya dan kepentingan siapa. Partai yang ditinggalkan mungkin menganggap ini terlalu cepat, sementara partai tujuan punya pertimbangan berbeda,” ungkapnya.
Ketika ditanya apakah fenomena seperti ini berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan daerah, Saipul menyatakan tidak.
“Kalau melihat sejarah, tidak terlalu ada gejolak untuk daerahnya sendiri. Yang terdampak lebih ke personal atau reaksi politik dari partai. Tapi kalau sudah clear, biasanya tidak ada masalah,” tutupnya. (fjr)
