SAMARINDA – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) kerap menjadi persoalan yang membuat kerasahan masyarakat. Khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor makanan yang sangat bergantung pada gas ini.
Kondisi ini mempengaruhi operasional UMKM, sehingga dapat menyebabkan penurunan produksi dan pendapatan. Untuk mengatasinya, Pemerintah kota (Pemkot) Samarinda berencana menerapkan sistem kartu pembelian elpiji 3 kg.
Sistem ini bertujuan memastikan distribusi gas melon atau gas 3 kg tepat sasaran, dengan fokus awal pada rumah tangga di Kelurahan Bukit Pinang sebagai pilot project.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda Nurrahmi mengatakan, setelah berhasil diterapkan bagi seluruh rumah tangga di seluruh kelurahan, langkah selanjutnya akan mencakup UMKM. Yang diharapkan dapat merasakan manfaat dari sistem ini.
“Memang sasaran utama ini rumah tangga dahulu. Untuk UMKM pelan-pelan pasti, karena kita mengevaluasi kondisinya jalan atau tidak, bagus atau tidak,” ungkap Nurrahmi, Selasa (3/9/2024).
Tidak seperti distribusi ke rumah tangga yang berdasarkan jumlah jiwa dalam Kartu Keluarga (KK), distribusi LPG kepada UMKM nantinya akan didasarkan pada kebutuhan produksi mereka.
“Nantinya para pelaku UMKM mendapatkan pembagian jatah berbeda tergantung dari produksinya, ini nanti ada penilaian tersendiri,” ujarnya.
Proses pendistribusian akan diawasi secara ketat, dengan jadwal yang ditentukan oleh setiap masing-masing kelurahan. Kartu ini juga akan memudahkan pelaku UMKM untuk mendapatkan gas melon tanpa harus berhadapan dengan kelangkaan.
Sehingga, Pemkot Samarinda berkomitmen segera meluncurkan program ini demi mendukung kelancaran UMKM di Samarinda.
“Karena ini dalam rangka mengatasi kelangkaan, secepatnya pasti akan segera dilakukan,” pungkasnya. (nta)
