KUTAI KARTANEGARA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memetakan tantangan yang akan dihadapi menjelang Pemilu 2029. Salah satu yang menjadi perhatian adalah potensi disinformasi, hoaks, hingga penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kontestasi politik.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu Kukar memperkuat kolaborasi dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kukar. Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi di Luar Tahapan Pemilu yang digelar di Sekretariat SMSI Kukar, Tenggarong, Kamis (9/7/2026).
Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo mengatakan, media memiliki peran penting dalam menjaga ruang informasi publik tetap sehat di tengah perkembangan teknologi yang makin pesat. Konsolidasi tersebut merupakan bagian agenda Bawaslu membangun sinergi dengan berbagai stakeholder di luar tahapan pemilu.
“Kunjungan kami ini juga bagian dari kegiatan nontahapan, dengan mengunjungi berbagai rekan termasuk media. Kemarin kami sudah mengunjungi teman-teman parlemen, sekarang masih berlangsung ke partai politik yang terdaftar di KPU. Semoga kita bisa bekerja sama lebih baik,” ujarnya.
Teguh menjelaskan, sejumlah isu strategis diperkirakan akan menjadi perhatian menjelang Pemilu 2029, mulai dari politik uang, perubahan sistem pemilu, ambang batas parlemen, hingga dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap daerah pemilihan di Kukar.
Dia menilai berbagai isu tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan apabila tidak diimbangi dengan edukasi dan literasi informasi yang baik.
“Di 2027 situasi akan memanas dan kami sebagai kelembagaan harus sama-sama mengawasinya. Akan ada isu politik uang, isu IKN, hingga perubahan dapil. Karena itu kami berharap bisa berkolaborasi dengan SMSI untuk memitigasi hoaks dan diseminasi informasi yang berkembang,” kata Teguh.
Anggota Bawaslu Kukar Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Fahrisal menambahkan, pengawasan demokrasi tidak dapat dilakukan hanya oleh penyelenggara pemilu. Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menangkal penyebaran hoaks maupun isu bernuansa SARA.
“Isu seperti money politic, SARA, dan disinformasi tidak dapat ditangkal Bawaslu seorang diri. Kami perlu peran kawan-kawan media untuk ikut mengawalnya,” tegasnya.
Anggota Bawaslu Kukar Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Munir Anshory menilai, perkembangan teknologi AI juga harus menjadi perhatian bersama. Metode kampanye berbasis AI diperkirakan menjadi tantangan baru pada Pemilu 2029 sehingga perlu disiapkan sejak dini, termasuk melalui peningkatan kapasitas di bidang jurnalistik dan literasi digital.
“Kami juga perlu bantuan untuk peningkatan kapasitas dari sisi jurnalistik. Mengapa penting? Karena kita akan dihadapkan dengan metode kampanye AI. Ini perlu kita persiapkan bersama sebelum aturan kampanye diterbitkan pada 2028 nanti,” jelasnya.
Ketua SMSI Kukar Angga Triandi menyatakan siap mendukung upaya Bawaslu dalam menghadirkan informasi yang akurat dan menangkal penyebaran hoaks di tengah masyarakat. SMSI Kukar yang menaungi 35 perusahaan media siber siap menjadi mitra strategis dalam menjaga kualitas informasi menjelang Pemilu 2029.
“Kami berharap bisa terus bersinergi memberi informasi yang akurat, menangkal hoaks, sekaligus memperkuat komunikasi melalui berbagai saluran bersama Bawaslu,” tuturnya.
Melalui kolaborasi tersebut, Bawaslu Kukar berharap masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan berimbang, sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan demokrasi di era digital. (fjr)
