SAMARINDA – Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim menyebut pengembangan Desa Wisata terkendala sumber daya manusia dan juga infrastruktur. Sebagaimana disampaikan Sekretaris Dispar Kaltim Irvan Rivai di Hotel Fugo Samarinda dalam Focus Group Discussion (FGD), Rabu (20/12/2023).
Kata dia, Pengembangan pariwisata di Kaltim terus menghadapi sejumlah tantangan. Meski untuk penguatan di berbagai sektor terus digalakkan, seperti industri pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf). Akan tetapi, tak bisa dimungkiri bahwa masih terdapat beberapa pengembangan yang belum maksimal.
“Padahal dengan IKN, Kaltim menjadi salah satu tujuan pendatang. Sehingga, turut diperlukan fasilitas hiburan bagi yang bekerja. Hal ini terus menjadi perhatian kita,” ungkap Irvan.
Beberapa pengembangan yang belum maksimal, sambungnya, meliputi minimnya sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dan berdaya saing. Meski saat ini tengah diliputi era globalisasi, namun masyarakat masih perlu beradaptasi dengan teknologi untuk menunjang usaha yang dimiliki.
Salah satu masalah teknologi yang biasa ditemui adalah masalah jaringan yang terdapat di daerah pedalaman. Karena masalah jaringan, sehingga terdapat hambatan bagi pelaku usaha untuk menjangkau segmen yang luas.
Kemudian, masih terdapat beberapa infrastruktur yang belum mendukung untuk pengunjung menuju desa wisata. Yaitu aksesibilitas pada jalur udara, laut, dan darat. Irvan juga memberi contoh, misalnya biaya Samarinda ke Berau disebut lebih mahal ketimbang ongkos Samarinda ke Jawa.
“Faktor penghambat lainnya adalah terjadi penurunan kualitas lingkungan,” ujarnya.
Sehingga untuk mengatasi persoalan ini, Dispar Kaltim mencari solusi dengan menggelar FGD Peran Perangkat Daerah dan Memajukan Desa Wisata di Kaltim. Hasil pencapaian ini nantinya akan menjadi rencana jangka panjang hingga 20 tahun ke depan. Irvan juga meminta sinergitas seluruh dalam mendukung sektor ini.
“Dalam bentuk sinergitas lintas sektor bagi parekraf dapat menjadi indikator multi efek bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.
Sementara itu Staf Ahli Gubernur Didi Rudiansyah menyampaikan, Pemprov menyambut baik dengan adanya pengembangan desa wisata ini.
“Karena ini ada relevansi dengan kebutuhan Kaltim,” ucapnya.
Dengan adanya IKN Nusantara, maka lebih dari dua juta penduduk akan berpindah ke Kaltim. Ketika berlibur pendatang tersebut belum tentu akan kembali ketempat asalnya. Sehingga pariwisata sangat dibutuhkan di Kaltim.
“Momentum ini yang harus dimanfaatkan. Dengan menjadikan objek wisata menjadi lebih menarik,” pungkasnya. (nta)
