Dituding Remehkan Profesi Ahli Gizi, Wakil Ketua DPR RI dari PKB Cucun Syamsurijal Minta Maaf

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. (istimewa)

JAKARTA – Lagi-lagi anggota DPR RI bikin ulah. Adalah Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal yang belakangan viral di media sosial lantaran menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak perlu ahli gizi. 

Hal itu terungkap dari potongan video konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenugan Gizi (SPPG) MBG se-Kabupaten Bandung, yang viral di media sosial. Dalam cuplikan video tersebut, seorang perempuan yang merupakan ahli gizi, menyampaikan sejumlah persoalan dan solusi yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan program MBG.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah maraknya perekrutan non-ahli gizi untuk mengisi pos ahli gizi pada SPPG MBG.

Menurut perempuan itu, untuk menangani masalah tersebut, maka Badan Gizi Nasional (BGN) dapat bekerjasama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), guna memenuhi kebutuhan ahli gizi pada program unggulan Prabowo itu.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa perlu adanya ahli sanitasi di setiap SPPG MBG. Hal itu guna memastikan kebersihan makanan yang dikonsumsi oleh para penerima manfaat.

Namun, belum selesai menyampaikan pikirannya, perempuan tersebut disetop oleh Cucun. Ia bahkan disebut arogan oleh Cucun.

“Bapak-ibu sekalian, saya nggak suka anak muda rogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara Undang-undang, pembuat kebijakan itu saya,” ujarnya.

Bahkan, Cucun menyampaikan bahwa dirinya akan menggelar rapat dengan BGN, agar diksi Ahli Gizi yang diperlukan pada SPPG MBG, diubah cukup dengan diksi ‘Pengawas Gizi’, sehingga tidak perlu lagi ahli gizi.

Baca Juga  Pemkab Kukar Perkuat Pembinaan Futsal, Dispora Dorong Ekosistem Olahraga Berkelanjutan

Menurutnya, program MBG tak memerlukan Persagi dan para ahli gizi. Sebab, semua orang dapat menjadi ahli gizi, hanya dengan mengikuti pelatihan selama tiga bulan.

“Nanti tinggal Ibu Kadinkes melatih orang, bila perlu di sini kabupaten punya anak-anak yang fresh graduate, anak SMA cerdas-cerdas, dilatih tiga bulan, kasih sertifikasi, saya siapkan BNSP untuk sertifikasi, tidak perlu seperti kalian yang sombong seperti ini,” tandasnya.

Ucapan Cucun pun mengundang reaksi keras dan amarah dari masyarakat Indonesia. Malahan, Cucunlah yang sebenarnya bersikap arogan dengan merendahkan profesi ahli gizi dan sombong dengan mengatakan dirinyalah yang membuat undang-undang. Akun media sosialnya pun banjir komentar dan hujatan dari netizen. 

“Sepertinya bukan cuma MBG yang butuh ahli gizi pak, bapak juga butuh ahli gizi. Supaya bapak lebih sehat, lingkar perut aman, baju dan celananya tidak sesak pak,” tulis akun @olahreiga. 

“Ahli gizi itu profesi yang penting Pak. Tolong jangan disepelekan,” tulis akun Dion Haryadi.

“Saya yang buat undang-undang, saya yang buat aturan” Wkwkwkkw arogan sekali dpr ini,” komentar akun @oom_polos.

Tak kuat mendapat hujatan dan menyadari keasbunannya, Cucun akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Politisi PKB ini kini menyebut ahli gizi sebagai profesi yang penting. Namun layaknya kebanyakan pejabat Indonesia, Cucun masih saja berkilah dan mencari pembenaran.

Baca Juga  Pemkab Kukar Apresiasi Pendidikan Dasar PKP Nahdlatul Ulama di PPIQ

“Saya menyampaikan permohonan maaf apabila dinamika pembahasan di dalam ruangan terkait tuntutan aspirasi sempat menjadi konsumsi publik dan dianggap menyinggung profesi ahli gizi,” tulis Cucun pada Senin (17/11/2025).

Dia juga menjelaskan bahwa kekhawatirannya muncul apabila terjadi perubahan diksi yang berpotensi mempengaruhi mutu pengawasan makanan bergizi dalam program tersebut.

“Sejak awal, tujuan saya adalah meluruskan bahwa apabila terjadi perubahan diksi, terdapat kekhawatiran bahwa kualitas makanan bergizi, termasuk aspek pengawasannya, menjadi tidak dapat dipastikan,” lanjutnya.

Cucun menambahkan bahwa wacana mengganti istilah ahli gizi dengan Quality Control atau Pengawas Makanan Bergizi masih berada pada tahap pembahasan dini. Wacana itu muncul sebagai respons atas masukan yang meminta penghapusan embel-embel ahli gizi dalam struktur program.

Dia menegaskan pentingnya menjaga nomenklatur profesi demi memastikan kualitas layanan dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, jika istilah itu dihapus, maka profesi non-gizi berpotensi masuk dan menggeser peran tenaga ahli yang memiliki kompetensi terukur.

“Setiap aspirasi sangat berarti bagi penguatan program Presiden yang begitu luar biasa dalam mempersiapkan masa depan dan kualitas generasi penerus bangsa,” tutupnya.

Sementara itu Ketua DPP PERSAGI Bidang Kajian Ilmiah, Marudut Sitompul, membenarkan pihaknya telah bertemu langsung dengan Cucun di DPR dan membahas persoalan ini, juga bersama para anggota Komisi IX DPR.

Baca Juga  Hadiri HUT Ke-42 Korem 091/ASN, Ini Harapan Ketua DPRD Samarinda

Dia kemudian menegaskan posisi PERSAGI tidak berubah, ahli gizi tetap menjadi tenaga kunci dalam pengaturan makanan pada SPPG dalam program MBG.

“Yang jelas tenaga gizi (ahli gizi) yang akan mengatur makanan di SPPG. Bila tenaga gizi tidak terpenuhi, program MBG harus tetap berjalan. Solusi tenaga untuk mencapai tujuan MBG harus ada solusi dan sebaiknya berkoordinasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia,” lanjutnya.

PERSAGI menilai pengawasan kualitas makanan bergizi tidak dapat digantikan oleh tenaga non-gizi tanpa kompetensi, karena berkaitan dengan perhitungan kebutuhan energi, makronutrien, mikronutrien, keamanan pangan, serta evaluasi gizi anak sebagai target utama program MBG.

Dia berharap klarifikasi dan permintaan maaf dari Cucun dapat menjadi titik balik agar pembahasan MBG ke depan lebih berbasis sains dan menggunakan rekomendasi tenaga profesional. (xl)