SAMARINDA – Rancangan perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2023 dan Rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 telah disepakati DPRD dan Pemprov Kaltim.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mengatakan semua tahapan telah dijalankan sesuai dengan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Jadi sesuai jadwal dan sesuai Permendagri minggu kedua harus ada kesepakatan. Telah melalui proses Banggar dan TAPD dan menyatakan setuju (nilai) APBD Kaltim,” ucapnya.
Seno menerangkan ada penambahan sekira Rp7 triliun dari penerimaan dan belanja yang telah disesuaikan APBD Kaltim tahun 2023.
“Kalau dikurangi murni, perubahan tambahan Rp7 triliun sekian. Murni Rp20,6 triliun dari penerimaan dan belanja disesuaikan. Saya pikir kita mencapai rekor,” ungkap Seno.
Politisi Gerindra tersebut menambahkan, setelah tahapan kesepakatan KUA- PPAS DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim, tahapan selanjutnya Banggar dan TAPD akan menggodok hingga ke nota keuangan.
Dia menegaskan, meski terjadi penambahan APBD yang signifikan, DPRD Kaltim tetap memberikan catatan sebagai bahan evaluasi Pemerintah Provinsi Kaltim. Salah satunya yakni menekan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
“Yang perlu dievaluasi pertama kinerja balai ULP, yang tentu saja akan memperbesar Silpa. Tentu kita minta ada perbaikan di sana, lelang cepat harus dilakukan terutama untuk proyek proyek yang besar. Kemungkinan yang tidak selesai dalam setahun itu harus disegerakan,” tegasnya.
Bila Silpa mampu ditekan, dengan salah satu upaya yakni mempercepat proses lelang, dia optimistis tahun anggaran 2024 akan lebih baik dalam penggunaan anggaran.
“Di Banggar kita pertegas perencanaan di PUPR, bahwa sebelum berjalan mereka harus sudah punya perencanaan. Jadi proyek 2024 mereka sudah punya perencanaan baru masuk proyek langsung. Karena kita memproyeksikan Silpa Rp675 miliar, optimistis kita sangat bagus di 2024,” pungkasnya. (adv/zu)
