SAMARINDA – Per tanggal 15 Mei 2023 tingkat Perekaman KTP-el di Kaltim mencapai 98,07 persen. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita.
Disampaikan, tingkat perekaman KTP-el tertinggi adalah Mahakam Ulu (Mahulu) dengan cakupan perekaman sebesar 100,48 persen. Yang terendah adalah Kutai Timur (Kutim) sebesar 93,39 persen.
Sementara cakupan Kepemilikan KIA untuk Provinsi Kaltim sebesar 57,36 persen, sedangkan target nasional tahun 2023 adalah 50,00 persen. Secara umum dengan tingkat kepemilikan KIA tertinggi adalah Penajam Paser Utara (PPU) dengan cakupan kepemilikan 68,51 persen dan yang terendah Kutim sebesar 43,81 persen.
“Sedangkan target Identitas Kependudukan Digital (IKD) tahun 2023 sebesar 25 persen dari jumlah Wajib KTP,” ungkapnya.
Bersadarkan laporan per kabupaten/kota bahwa Kepemilikan IKD untuk Provinsi Kaltim baru mencapai 1,35 persen, jauh dari target nasional. Kepemilikan IKD tertinggi adalah Mahulu sebesar 3,71 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Berau sebesar 0,60 persen.
Kata Soraya, tantangan pencapaian target IKD yaitu implementasi di lapangan masih menemui kendala. Terkait kecepatan akses, jaringan, SDM operator di daerah terbatas, kesadaran masyarakat masih rendah dan belum terintegrasinya layanan ini dengan instansi pelayanan publik sehingga masih mensyaratkan fisik KTP-el dan foto copy KTP-el untuk mengakses layanannya.
Selain perekaman KTP-el dan KIA, saat ini menjadi perhatian pemerintah adalah pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan. Pemerintah telah menerbitkan regulasi melalui Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
Penduduk rentan terdiri dari penduduk korban bencana alam/bencana sosial, orang terlantar, komunitas terpencil, penduduk yang menempati kawasan hutan, tanah negara atau tanah dalam kasus pertanahan. Karena itu pihaknya meminta supaya pelayanan tidak boleh ada diskriminasi, baik terhadap orang normal maupun kelompok rentan dalam layanan adminduk. (xl/advdiskominfokaltim)
