SAMARINDA – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim menyerukan kepada masyarakat untuk tidak mewaspadai peredaran informasi hoaks menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus dalam kegiatan pemantauan perkembangan politik di daerah triwulan III 2023, Senin (7/11/2023).
Kata dia, menjelang Pemilu serentak 14 Februari 2024, bakal banyak hal-hal baik positif maupun negatif yang terjadi. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Badan Kesbangpol terus mengantisipasi agar kondusifitas terjaga. Salah satunya dengan menyerukan dan mengingatkan masyarakat tidak mudah percaya dan tertipu dengan informasi hoaks menjelang pemilu.
“Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lalu ada satu akun media sosial yang menggunakan logo Pemprov dan mengusung satu calon Kepala Negara. Alhamdulillah langsung dikeluarkan rilis dan dikonfirmasi oleh Kepala Diskominfo kalau itu bukan dikelola oleh Pemprov Kaltim,” ungkap Sufian.
“Hal seperti itu jangan sampai terjadi lagi mengingat pergerakan media sosial sangat cepat sekarang,” sambungnya.
Belajar dari pengalaman tersebut, Sufian berharap akun-akun media yang dikelola pemerintah secara rutin mengeluarkan rilis resmi terkait info hoaks yang ada menjelang pemilu mendatang. Supaya masyarakat mendapatkan edukasi dan informasi berulang mengenai sumber yang tidak benar dan bisa membantu meminimalkan sebaran hoaks yang merugikan.
“Kita itu sebagai pemerintah harus menyangkal informasi hoaks berkali-kali. Tidak hanya sekali mengeluarkan rilis resmi. Semua akun Pemerintah seperti Pemprov Kaltim maupun Kominfo terus memberitakan. Seperti akun kemarin yang bukan milik kita, ini akun palsu harus kita suarakan,” beber Sufian.
Lebih lanjut pihaknya menyarankan masyarakat untuk membandingkan informasi yang diterima dengan informasi lainnya. Pasalnya hoaks bisa merugikan masyarakat, malahan dapat membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa.
“Jadi mari bersama-sama kita perangi hoaks untuk menciptakan Kaltim tetap kondusif, aman dan nyaman dengan cara membiasakan diri untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya,” ajak Sufian.
Adapun kegiatan pemantauan ini dilakukan guna menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan menghadirkan beberapa unsur terkait seperti Kepolisian, TNI, badan Intelijen Negara dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). (xl/advdiskominfokaltim)
