KUTAI KARTANEGARA – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Firnadi Ikhsan menilai kebijakan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pemerintah pusat tidak tepat. Lantaran hal itu memunculkan gejolak penolakan dari berbagai daerah.
Firnadi yang juga menjabat Ketua DPD PKS Kukar menyebut kebijakan itu akan membuat inflasi merangkak naik. Sementara pemerintah daerah ditekan agar mampu mengendalikan laju inflasi.
“Inflasi ini sendiri hal yang sudah diwanti-wanti oleh Presiden untuk ditekan. Mengingat dampaknya bagi masyarakat akan sangat terasa,” ungkapnya.
Dikhawatirkan angka kemiskinan juga akan ikut-ikutan naik. “Akibatnya, banyak warga miskin bertambah, beban masyarakat semakin jadi,” sambung Firnadi.
Senada dengan Firnadi, Anggota DPRD Kukar dari Fraksi PKS lainnya Saparuddin Pabonglean menegaskan, kenaikan harga BBM ini tidak tepat waktunya. Mengingat masyarakat masih dalam proses bangkit secara ekonomi setelah pandemi Covid-19.
“Kenaikan harga BBM pasti akan memberatkan masyarakat, tentunya harga semua kebutuhan juga akan naik. Masyarakat bisa jadi tambah menderita,” kata Saparuddin.
Dia menambahkan, kenaikan BBM juga memberikan dampak terhadap warga Kukar yang sempat mengalami kelangkaan BBM jenis Pertalite dan solar bersubsidi.
“Belum selesai dengan susahnya mencari bahan bakar, malah sekarang harga BBM naik,” tandasnya. (zu)
