NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) resmi menjalin kerja sama dengan Jimly School of Law and Government (JSLG) untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola menuju pembentukan pemerintahan daerah khusus di IKN.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, dan Ketua Pembina JSLG, Jimly Asshiddiqie, di Auditorium Balai Kota OIKN, Selasa (7/10/2025).
“Hari ini kita menandatangani kerja sama dengan Jimly School of Law and Government. Sesuai arahan Pak Jimly, kita harus tahu apa yang perlu disiapkan untuk menjadikan IKN sebagai pemerintahan daerah khusus agar ke depan dapat berjalan dengan baik,” ujar Basuki Hadimuljono.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan kuliah umum yang disampaikan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI (2003–2008). Acara tersebut menjadi ajang penguatan wawasan bagi pegawai OIKN dalam memahami arah penyusunan struktur pemerintahan daerah khusus menuju Ibu Kota Politik Indonesia 2028.
Dalam paparannya, Jimly menekankan pentingnya tiga pilar utama dalam mempersiapkan Nusantara sebagai daerah khusus, yaitu constitution rules (aturan konstitusional), constitution institution (kelembagaan konstitusional), dan constitution culture (budaya konstitusional).
“Pahamilah IKN sebagai Ibu Kota Politik dalam makna positif. Ini bukan hanya soal memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga membangun tata kelola, etika, budaya, serta pelibatan masyarakat lokal dan sosial ekonomi,” tutur Jimly.
Melalui kerja sama ini, OIKN menegaskan komitmennya membangun sistem pemerintahan yang kokoh secara hukum dan berkelanjutan secara kelembagaan, sebagai contoh tata kelola masa depan bagi bangsa Indonesia.
“Tenggelamnya suatu peradaban terjadi karena kualitas institusinya tidak bermutu. Sebaliknya, peradaban maju lahir dari institusi yang bermutu. Mari kita bangun kelembagaan itu bersama. Semua yang berada di Kota Nusantara harus bangga menjadi bagian dari sejarah peradaban baru Indonesia,” pungkas Jimly. (Zu)
