Pangkas Belanja Tak Produktif, Pemkab Kukar Lakukan Efisiensi APBD 2025

Pangkas Belanja Tak Produktif, Pemkab Kukar Lakukan Efisiensi APBD 2025
Foto bersama usai kegiatan “Ngapeh Hambat” yang dilakukan Pemkab Kukar. (istimewa)

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar kegiatan Ngapeh Hambat di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Senin (17/2/2025). Untuk membahas efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Bupati Kukar Edi Damansyah, Wakil Bupati Rendi Solihin, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono hadir dalam pertemuan ini.

Sunggono, yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menegaskan, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dilakukan agar penggunaan dana lebih produktif dan tepat sasaran.

“Efisiensi ini bukan sekadar penghematan, tetapi memastikan anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” ujar Sunggono, pada Senin (17/2/2025).

Baca Juga  Mendagri Klaim Pertumbuhan Ekonomi Nasional Jauh Lebih Baik

Lanjutnya, efisiensi ini diperlukan karena Kukar mengalami defisit APBD sebesar Rp1,3 triliun akibat defisit SiLPA tahun sebelumnya, utang kepada pihak ketiga, dan kekurangan anggaran untuk gaji PPPK.

“Selain itu, kebijakan pemerintah pusat melalui Perpres Nomor 201 Tahun 2024 juga mewajibkan sebagian Transfer ke Daerah (TKD) dicadangkan untuk infrastruktur, yang mengurangi fleksibilitas keuangan daerah,” jelasnya.

Sebagai langkah strategis, pihaknya akan memangkas belanja yang tidak produktif, seperti perjalanan dinas yang dikurangi hingga 50 persen, serta anggaran untuk alat tulis, cetak bahan, makan minum rapat, dan honor narasumber. Pengeluaran lain seperti sewa kendaraan, pengadaan kendaraan dinas, serta software dan komputer, akan dihentikan sepenuhnya.

Baca Juga  Kemiskinan Kukar Turun 0,35 Persen, Bupati Edi Bilang Begini

“Nantinya, dana hasil efisiensi ini akan dialokasikan untuk membayar utang pihak ketiga, gaji dan tunjangan PPPK, proyek infrastruktur jalan, serta tambahan iuran jaminan kesehatan bagi peserta BPJS PBI,” tambah Sunggono.

Dia pun menegaskan bahwa langkah ini tidak akan menghambat pelayanan publik, melainkan memastikan anggaran dikelola lebih efektif.

“Kami berkomitmen menjaga stabilitas keuangan daerah sambil tetap memenuhi kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan,” tutupnya. (fjr)

Baca Juga  Gelar Rakor, Diskominfo Kukar Perkuat Peran KIM dan Website Desa
toto slot toto slot prediksi hk slot gacor gampang menang rtp slot toto slot situs togel toto slot slot gacor rtp slot gacor http://ijm-nasp.unhas.ac.id/public/