SAMARINDA – Masyarakat Kaltim mengharapkan pemerataan pembangunan dalam pemindahan ibu kota negara (IKN). Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi saat menerima kunjungan kerja (Kunker) Ketua Tim dan 19 anggota Komisi IX DPR RI di Provinsi Kaltim, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (8/10/2021).
Dari Kunker ini, Hadi Mulyadi berharap Komisi IX DPR RI mendapat masukan untuk pembangunan di Kaltim, termasuk aspirasi yang ingin disampaikan ke pemerintah pusat.
Provinsi Kaltim, lanjut mantan legislator Karang Paci dan Senayan ini sejak 2019 telah ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai ibu kota negara (IKN) baru, yang dalam proses pembangunannya perlu banyak perhatian dan keseriusan, sehingga bisa terealisasi sesuai yang diharapkan bersama.
“Salah satu permintaan warga Kaltim, agar pembangunan bisa merata. Terkait IKN, jangan sampai kota penyangga (Samarinda Balikpapan, Kukar dan daerah lain) ketinggalan. Perlu ada kesepahaman supaya pembangunan bisa merata dan adil,” kata Hadi Mulyadi.
Menurut Wagub, warga Kaltim sangat berterima kasih atas keputusan Presiden memindahkan ibukota ke Kaltim. Dirinya, meyakini pembangunan Jawa dan luar Jawa akan terjadi pemerataan yang luar biasa.
Selain itu, akan terjadi migrasi tenaga kerja, dimana potensi sumber daya yang akan berkembang bukan hanya Kaltim, tapi juga daerah sekitar pulau Kalimantan. (luk)
