SAMARINDA – Wacana penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat tanggapan dari DPRD Kaltim. Dalam hal ini Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan tidak setuju atas wacana yang berawal dari ajakan Gubernur Kaltara kepada Bupati Berau beberapa waktu lalu itu.
Salah satu alasan ajakan tersebut karena lokasi Berau yang jauh lebih dekat dengan ibu kota Kaltara, Tanjung Selor, ketimbang ibu kota Kaltim, Samarinda.
“Tentang wacana pemisahan Kabupaten Berau, saya sebagai pimpinan DPRD jelas tidak setuju dengan keluarnya Berau dari Provinsi Kaltim,” ungkap Hasanuddin Mas’ud, Jumat (27/1/2023).
Dalam hal ini politisi Partai Golkar itu tetap menyerahkan semuanya kepada lembaga eksekutif. Apabila dengan pertimbangan dan lain sebagainya pemisahan Berau dari Kaltim untuk bergabung dengan Kaltara disetujui, pihaknya tentu bakal mempertimbangkan hal tersebut.
“Namun kalau bisa jangan pisah. Karena Kaltim dirasa sudah sangat cocok dengan sepuluh kabupaten/kota termasuk Kabupaten Berau di dalamnya. apalagi provinsi ini adalah penyangga utama ibu kota negara (IKN) Nusantara,” terang pria yang karib disapa Hamas ini.
Menurutnya keberadaan IKN Nusantara di Kaltim secara tidak langsung juga berdampak baik bagi sektor perekonomian Berau. Namun begitu Hamas tetap menyerahkan semuanya pada pertimbangan dan analisa yang matang di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. (xl)
