SAMARINDA – Usulan anggaran belanja kegiatan delapan organisasi perangkat daerah (OPD) Samarinda dalam APBD Perubahan 2023 dianggap terlalu tinggi. Karenanya Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan rasionalisasi anggaran terhadap delapan OPD itu melalui rapat paparan usulan anggaran perangkat daerah, Selasa (22/8/2023).
Kedelapan OPD itu meliputi Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinkes, Dinas Lingkungan Hidup, Disdikbud, Dinas Perhubungan, Sekterariat Daerah dan Sekretariat DPRD Samarinda.
“Sementara waktu pelaksanaan APBD Perubahan hanya memakan waktu 1,5 bulan sampai 3 bulan menuju ke penghujung tahun. Dikhawatirkan dengan waktu yang singkat ini pekerjaan bisa saja tidak selesai dengan anggaran yang besar tadi hingga akhirnya terbuang sia-sia,” terangnya.
Andi Harun bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) lantas memanggil delapan OPD tersebut untuk mendengarkan paparan rencana usulan anggaran yang telah disusun. Disertai program kegiatan dari masing-masing OPD tadi.
“Saya mau melihat kenapa sampai ada penambahan angka yang diusulkan ini cukup besar dan apa saja programnya,” ungkapnya.
Orang nomor satu di Kota Tepian ini lantas meminta kedelapan OPD itu saat mengusulkan anggaran dapat benar-benar memperhitungkan masalah waktu. Khususnya terkait dalam penyelesaian pelaksanaan kegiatan pekerjaan, karena dia berharap di pemerintahannya tidak boleh lagi ada pekerjaan yang mangkrak karena tersanggah oleh waktu hingga akhirnya dana yang teranggarkan sia-sia.
“Terpenting saat mengajukan usulan anggaran harus terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke pimpinan di instansinya masing-masing,” tuturnya.
Kepala Bapenda Samarinda Hermanus Barus yang juga selaku anggota TAPD menyatakan, langkah rasionalisasi anggaran yang dilakukan kepada delapan OPD tadi selain mempertimbangkan masalah waktu pelaksanaan APBD Perubahan juga melihat realisasi Anggaran tahun 2022. Dengan membandingkan realisasi anggaran murni tahun 2023 yang sudah berjalan hingga Agustus.
“Selain kami juga mempertimbangkan terbatasnya ketersediaan dana saat ini,” sebut Hermanus.
Usulan dari delapan OPD itu diharapkan bisa segera tuntas. Sehingga Jumat nanti anggota TAPD bisa langsung membahasnya kembali bersama tim panitia anggaran DPRD Samarinda. (xl)
