SAMARINDA — Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda Saefuddin Zuhri mengklaim tingkat inflasi Samarinda dalam kondisi terkendali di angka 2,16. Hal itu ditegaskannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Rutin Mingguan, Senin (6/10/2025) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Gedung TP PKK Samarinda.
Saefuddin dalam paparannya menerangkan, tingkat inflasi Samarinda pada September 2025 tercatat sebesar 2,16 persen (year-on-year) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 108,49. Angka ini disebut masih berada di ambang batas aman dan menunjukkan pengendalian harga yang cukup baik.
“Kenaikan inflasi 2,16 persen masih dalam batas wajar. Pemerintah Kota bersama seluruh unsur terus berupaya menekan laju inflasi agar tetap stabil demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Saefuddin.
Lebih lanjut disampaikan, operasi pasar terus dilakukan di lapangan untuk menstabilkan harga komoditas kebutuhan pokok. Persediaan bahan pokok diklaim masih aman dan cukup.
“Namun kita tetap waspada terhadap cuaca yang tidak menentu karena bisa berdampak pada sektor perikanan dan pasokan pangan,” tegasnya.
Saefuddin juga menekankan pentingnya konsistensi keikutsertaan peserta rapat inflasi. Untuk efektivitas koordinasi, peserta yang mengikuti rapat inflasi diharapkan tidak berganti-ganti. Supaya komunikasi dan tindak lanjut bisa lebih cepat dan tepat.
Sementara itu Asisten II Setda Samarinda, Marnabas, menyoroti pentingnya menjaga sinergi antarinstansi dalam mengendalikan inflasi. Kolaborasi semua pihak inilah yang membuat inflasi Samarinda tetap terkendali. Hal ini menurutnya harus dipertahankan.
Dia juga menyoroti komoditas pertanian, terutama cabai, yang kerap menjadi pemicu inflasi. “Ketapangtani perlu terus meningkatkan produksi pertanian lokal. Cabai dan bahan pangan lain yang fluktuatif harus mendapat perhatian serius,” ucap Marnabas.
Menurutnya, operasi pasar terbukti efektif dalam menjaga harga tetap stabil. Setiap pekan juga dilakukan pengecekan stok di tingkat distributor. “Kami berharap ada kerja sama erat dengan pihak Kejaksaan dan aparat penegak hukum lain, karena kadang ada distributor yang enggan membuka data stok,” tandas Marnabas. (xl)
