KUTAI KARTANEGARA – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kutai Kartanegara (Kukar) Bidang Sosial Budaya bekerja sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar Seminar Pembangunan Kesehatan Mendukung Pencegahan Stunting.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong yang dibuka Kepala DP3A Kukar diwakili Kabid Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi Chalimatus Sakdiah, Selasa (10/10/2023).
Dalam sambutannya dikatakan, kegiatan ini sesuai rencana kerja DP3A Tahun Anggatan 2023 yang terprogram dalam kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan subkegiatan sosialisasi partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.
Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global.
Ditambahkannya, isu kesetaraan gender serta isu perempuan dan anak lainnya saling berkaitan satu sama lain. Salah satunya isu tumbuh kembang anak usia dini yaitu stunting. Stunting menjadi salah satu program prioritas pemerintah karena dampaknya yang berkepanjangan sehingga diperlukan intervensi berkelanjutan dalam pencegahan dan penurunan angka stunting di Indonesia.
“Untuk mencetak generasi emas dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, sangatlah penting bagi kita memberi perhatian pada tumbuh kembang anak dalam seribu hari pertama masa kehidupannya sejak dalam masa kandungan,” ucapnya.
Disampaikan, penyebab stunting pada anak sangatlah kompleks dan berlapis. Meskipun secara umum penyebab utama kurangnya gizi pada ibu dan anak adalah kurangnya asupan makanan bergizi serta penyakit, faktor sosiokultural, ekonomi, politik, dan kesetaraan gender pun turut mendasari penyebab terjadinya stunting. Perkawinan usia anak, kemiskinan, kekerasan berbasis gender (KBG). Hingga ketimpangan gender dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, serta sumber daya lainnya terhadap perempuan menjadi bagian yang mempengaruhi risiko stunting.
Sementara itu, Ketua DWP Kukar Yulaikah Sunggono menambahkan, hal ini harus bekerja sama dalam menyelesaikan isu stunting serta isu-isu ketidaksetaraan gender serta isu perempuan dan anak lainnya yang saling berkaitan satu sama lain.
“Sebagai organisasi istri pegawai negeri atau ASN dituntut harus mengetahui masalah stunting ini. Kita juga dituntut untuk menjaga kesehatan dan ketahanan keluarga, serta tumbuh kembang anak sesuai dengan salah satu misinya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan keluarga dan nasional,” sebut Yulaikah. (zu)
