SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, membeberkan permasalahan pelik yang dihadapi sektor pendidikan di kota ini. Permasalahan tersebut mencakup berbagai aspek seperti bullying, kekerasan pada anak, pernikahan dini, anak jalanan, putus sekolah, serta tantangan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Puji Astuti menekankan bahwa solusi dari permasalahan pendidikan memerlukan kontribusi bersama dari tiga pilar utama: pemerintah, orang tua, dan masyarakat.
“Kini kita juga melibatkan dunia usaha dan media massa dalam upaya penyelesaian masalah ini,” ungkapnya.
Salah satu tantangan utama yang ditekankan oleh Sri Puji adalah kondisi infrastruktur pendidikan. Dari 830 satuan pendidikan yang ada di Samarinda, mulai dari PAUD hingga SMP, sebagian besar di antaranya adalah swasta.
“Khusus untuk PAUD, idealnya setiap RT memiliki satu unit. Namun saat ini, hanya 45 persen RT yang memiliki PAUD,” kata Puji.
Ketersediaan fasilitas sanitasi, pasokan air, toilet, dan drainase di sekolah-sekolah tersebut juga menjadi perhatian. Semua fasilitas tersebut harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) agar pendidikan berjalan dengan optimal.
Tantangan lainnya adalah kekurangan sumber daya manusia khusus untuk pendidikan inklusi. “Kami telah berdiskusi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda. Ada rencana untuk memberikan pelatihan khusus bagi guru,” jelas Puji Astuti.
Namun, Puji Astuti menekankan bahwa pelatihan saja tidak cukup. Dia berharap ada insentif khusus untuk guru yang mengajar di sekolah inklusi, mengingat tantangan mengajar anak-anak disabilitas dan non-disabilitas sekaligus.
“Dengan berbagai masalah ini, seharusnya pemerintah kota lebih serius dalam upaya memperoleh predikat sebagai kota layak anak (KLA),” tutup Puji. (zu)
