Amankan Pemilu 2024, Pemprov Kaltim Siap Kerahkan Belasan Ribu Pasukan BKO

Amankan Pemilu 2024, Pemprov Kaltim Siap Kerahkan Belasan Ribu Pasukan BKO

SAMARINDA – Upaya mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang telah disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Dalam hal ini Pemprov mengerahkan pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) sebanyak 17.073 personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menyebut, pengerahan itu itu dilakukan demi mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam. Pengerahan belasan ribu pasukan BKO ini juga menjadi bukti dukungan penuh Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota untuk kelancaran Pemilu 2024. 

“Pemprov Kaltim menyiapkan 17.073 orang pasukan BKO yang tersebar di 11 ribu TPS. Baik itu TPS yang sangat rawan, rawan, kurang rawan dan khusus. Sudah ada pola pengamanannya dan Linmas perlu hadir,” ungkap Akmal, Senin (5/2/2024) malam.

Baca Juga  Jelang Aksi 21 April, FPK Kaltim Ajak Masyarakat Tetap Jaga Kedamaian

Menurutnya, pengerahan itu sesuai tugas pemerintah yang wajib mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pemilu. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

“Kami sebagai Pemprov, melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang. Dalam pasal 434 UU Nomor 17 tentang Pemilu, peran pemerintah itu wajib memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum,” tutur Dirjen Otda Kemendagri ini.

Adapun dukungan yang diberikan oleh pemerintah, sambungnya, bisa beragam sesuai kebutuhan penyelenggara Pemilu. Mulai dari kebutuhan dukungan data, pembiayaan, partisipasi, distribusi logistik, maupun keamanan yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilu.  

Baca Juga  Sepak Bola Nasional Berduka, 129 Orang Tewas dalam Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang

Pemprov, sambung Akmal, bersama unsur TNI/Polri proaktif melakukan peninjauan kesiapan logistik Pemilu di beberapa kabupaten/kota. 

“Kaltim ini masuk sebagai daerah yang memiliki kerawanan pada Pemilu 2024. Kita maknai itu sebagai kewaspadaan. Apalagi Kaltim ini, banyak tantangannya, banyak remote area. Target partisipasi pemilih kita juga rendah. Sementara, target pusat itu 79,5 persen untuk Pemilu 2024,” jelasnya. 

Akmal menyatakan, Pemprov siap memfasilitasi seluruh kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) demi kelancaran Pemilu 2024. Khususnya bagi wilayah terpencil di daerah pedalaman Kaltim. 

Baca Juga  Fraksi PKB Beri Catatan untuk Nota Keuangan Perubahan APBD Kukar 2023

“Bagi daerah remote area yang masih blankspot, kami siap fasilitasi untuk penguatan sinyal. Karena itu sangat urgen untuk mengisi hasil rekapituasi suara di aplikasi SiRekap,” tandasnya. (xl)