JAKARTA – Beragam keterbaruan atau inovasi dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik (KIP) yang lebih baik. Salah satunya adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Masuk Desa.
“Desa yang sudah dijadikan percontohan adalah Desa Buana Jaya, di Kutai Kartanegara yang menduduki posisi 10 besar nasional,” ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2024 di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Kaltim, sambungnya, juga memiliki aplikasi Pion yaitu Formulir Permohonan Informasi Online. Selain itu, Kaltim juga memprakarsai Sekolah Terbuka Informasi. “Mungkin ini satu-satunya di Indonesia,” klaim Akmal.
Lebih lanjut dijelaskan, inovasi lainnya adalah Internet Desa, Program Ngopi Sore, Ngopi Jumat yang membuka peluang bagi para wartawan untuk bertanya langsung kepada gubernur. Akmal juga terus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berinovasi terkait KIP ini.
Produk KIP yang saat ini juga terus digalakkan oleh Pemprov Kaltim adalah Data Desa Presisi. Dengan data yang dihasilkan dari kerja sama Pemprov Kaltim dan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu, data bisa dilacak by name, by address, by coordinate. Langkah ini secara nyata telah menciptakan efisiensi dalam pembiayaan pembangunan.
“Kemarin kami menemukan pembiayaan BPJS. Data kami 1.500. Sementara kita membayar setiap tahun 5.400. Kami katakan, kami tidak akan bayar lagi. Rakyat harus tahu hal ini. Jadi, informasi ini akan membuat kita akan lebih efisien ke depan. Ini data presisi,” beber Akmal.
Terobosan keterbukaan lainnya adalah aplikasi Simpator yang memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Monitoring pajak bisa dilakukan secara online dari mana pun. Begitu pula dengan layanan pembayarannya, bisa dilakukan melalui berbagai layanan digital. Selain itu masih banyak lagi terobosan baru yang diciptakan dalam upaya keterbukaan informasi publik ini.
“Sosialisasi juga terus kami gencarkan, termasuk kepada penyandang disabilitas, sekolah dan kampus. Tapi terpenting dari itu adalah aktor. Sumber daya manusianya,” ujar Akmal.
Kata dia, saat ini Pemprov Kaltim fokus melakukan kolaborasi seluruh stakeholder. Karena kolaborasi ini diyakini bisa mendorong KIP di Kaltim. Pemprov juga akan bergerak ke segala lini untuk membangun hubungan baik dengan pusat dan kabupaten/kota. Langkah ini akan menjadi tabayyun informasi untuk membangun ekosistem informasi yang lebih baik lagi ke depan.
Terakhir menurut Akmal adalah dukungan transparansi anggaran. Secara anggaran mungkin Kaltim tidak besar. Tetapi secara agregat, dukungan Pemprov Kaltim mungkin sangat besar untuk Komisi Informasi Provinsi. Misalnya dukungan untuk kantor, perbantuan staf, kendaraan dinas dan lainnya.
“Anggaran kita sampaikan terbuka. Dan bukan soal banyaknya, tapi efektif dan efisien,” tambah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini.
Dirinya meyakini KIP tidak bisa dibangun dalam waktu pendek, melainkan membutuhkan proses. Keterbukaan informasi juga tidak bisa dibangun dengan pendekatan personal, tapi harus berkolaborasi.
“Mudah-mudahan dengan keterbukaan informasi yang lebih baik, rakyat Kaltim akan jauh lebih sejahtera,” pungkas Akmal. (xl/advdiskominfokaltim)
