Peringati Hakordia 2024, Pemprov Kaltim Sosialisasikan Antikorupsi untuk Indonesia Maju

Peringati Hakordia 2024, Pemprov Kaltim Sosialisasikan Antikorupsi untuk Indonesia Maju
Foto bersama sosialisasi antikorupsi yang digelar Pemprov Kaltim. (Foto: Hudais TP/Humas Pemprov Kaltim)

BALIKPAPAN – Legislatif, eksekutif, pelaku usaha/BUMD, dan media massa mengikuti sosialisasi antikorupsi yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Inspektorat di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (25/11/2024). Sosialisasi ini dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang bertema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju.”

“Tema Hakordia tahun ini sangat relevan dengan tantangan yang kita hadapi. Untuk menciptakan Indonesia yang maju, kita harus bersatu dalam melawan korupsi dengan integritas tinggi, sistem yang transparan, dan kesadaran publik yang kuat,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni yang membuka sosialisasi.

Baca Juga  Dewan Ingatkan Pelaksanaan Pilkades Kukar Harus Sesuai Prosedur

Dalam sambutannya, Sri menekankan pentingnya integritas, kolaborasi dan edukasi dalam memberantas korupsi. Karena itu dirinya memberikan apresiasi atas upaya Inspektorat Daerah Kaltim atas inisiatifnya menyelenggarakan acara yang bertujuan membangun budaya antikorupsi di semua lini ini.

Lebih lanjut Sri menyoroti langkah-langkah strategis yang telah diambil pemerintah daerah dalam memberantas korupsi. Termasuk peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai agen perubahan.

Dalam hal ini dia mengajak semua elemen masyarakat, mulai dari legislatif, eksekutif, dunia usaha, hingga media massa untuk teguh pada integritas dengan menjadikannya landasan setiap keputusan. 

Baca Juga  Ratusan Anak Samarinda Ikuti Khitanan Gratis di Momen Hari Disabilitas Internasional

“Juga menguatkan kolaborasi antar sektor untuk menciptakan sistem yang akuntabel dan membangun kesadaran publik melalui peran media sebagai penyebar edukasi antikorupsi,” sebut Sri.

Dia menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih. Serta taat hukum di Kaltim.

“Mari kita jadikan Kalimantan Timur sebagai model provinsi dengan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi,” sambung Sri. (xl/advdiskominfokaltim)