KUTAI KARTANEGARA – Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berperan sebagai lembaga yang ditugaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) di daerah. Sebagai garda terdepan dalam pengawasan, Inspektorat Kukar bertanggung jawab memastikan program strategis nasional maupun program daerah berjalan dengan transparan dan akuntabel.
Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah menyampaikan, pihaknya melakukan pengawalan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program.
“Kami mengawasi sejak proses perencanaan, kemudian melakukan reviu terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Setelah dokumen tersebut ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), kami akan mengawal pelaksanaan program melalui pendekatan probity audit,” jelasnya kepada Komparasinews.id, Selasa (11/2/2025).
Heriansyah menambahkan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) telah menerapkan manajemen risiko dalam menjalankan program-programnya.
“OPD terlebih dahulu mengidentifikasi potensi permasalahan yang dapat menghambat pencapaian target. Setelah itu, dilakukan mitigasi risiko dan disusun rencana tindak pengendalian agar program dapat berjalan dengan efektif dan efisien,” terangnya.
Dalam proses pengawasan, Inspektorat Kukar menerapkan sistem sampling untuk memastikan efektivitas kerja.
“Kami menyadari adanya keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan secara sampling dengan prioritas pada program yang memiliki risiko tinggi,” tambah Heriansyah.
Dengan adanya mekanisme pengawalan ini, diharapkan setiap program OPD tidak hanya mencapai target output, tetapi juga memberikan dampak nyata atau outcome bagi masyarakat.
“Keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari pencapaian output, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya. (fjr)
