SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024 dari DPRD Kaltim melakukan inspeksi lapangan terhadap sejumlah proyek pembangunan strategis.
Hal ini menjadi bagian penting dari upaya evaluasi penggunaan anggaran dan dampak nyata pembangunan terhadap masyarakat.
Ketua Pansus LKPj, Agus Suwandi, bersama sejumlah kepala dinas dan direktur rumah sakit, mengunjungi berbagai titik pembangunan, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, hingga fasilitas olahraga.
Proyek-proyek besar seperti rehabilitasi Hotel Atlet di Kompleks Stadion Kadrie Oening senilai Rp111,2 miliar, serta pembangunan lanjutan Gedung Pandurata RSUD AW Sjahranie sebesar Rp136,5 miliar, menjadi fokus utama perhatian.
Menurut Agus, banyak proyek yang sudah menunjukkan hasil positif dan manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Salah satu proyek yang mendapat apresiasi adalah pembangunan Kantor Samsat UPTD Samarinda dan SMAN 5 Samarinda.
“Kita lihat pembangunan Samsat ini rapi dan tertata. Seperti di SMAN 5, bangunannya juga sangat bagus. Ini membuktikan bahwa anggaran bisa digunakan secara maksimal bila perencanaannya tepat. Kami sangat puas,” kata Agus.
Meski demikian, Agus tak segan memberikan kritik terhadap proyek yang dinilai belum optimal, seperti rehabilitasi Lapangan Tenis Vorvo Samarinda.
Ia menilai hasil yang dicapai belum sepadan dengan besarnya anggaran yang digelontorkan. “Sayang sekali, anggarannya besar, tapi hasilnya belum memuaskan. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” tegasnya.
Agus menambahkan, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak hanya mengutamakan aspek fisik semata, melainkan juga memastikan fungsi dan pemanfaatannya jelas.
“Daripada membangun gedung yang tidak jelas peruntukannya, lebih baik kita arahkan untuk membangun fasilitas pendidikan. Itu akan lebih berdampak jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.
Pansus LKPj memastikan bahwa hasil kunjungan lapangan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi resmi terhadap LKPj Gubernur. Evaluasi menyeluruh terhadap kualitas, fungsi, dan pemanfaatan proyek menjadi prioritas utama agar setiap rupiah dari APBD benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. (Adv/Zu)
