KUTAI BARAT— DPRD Kalimantan Timur menyoroti masih adanya empat desa yang berstatus tertinggal di Kabupaten Kutai Barat. Kondisi ini dinilai sebagai bukti bahwa pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur belum sepenuhnya tercapai, terutama di wilayah pedalaman.
Anggota DPRD Kaltim, Yovania, menyampaikan keprihatinannya atas masih adanya desa-desa tertinggal yang belum merasakan dampak pembangunan secara maksimal. Menurutnya, keberadaan desa tertinggal menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap arah dan distribusi pembangunan di daerah.
“Kalau masih ada desa yang tertinggal, berarti masih ada yang harus dibenahi. Ini bukan soal program sudah jalan atau belum, tapi apakah dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Yovania menjelaskan, empat desa yang masuk kategori tertinggal tersebut berada di Kecamatan Bongan, Kutai Barat. Keempat desa itu adalah Tanjung Soke, Gerunggung, Deraya, dan Lemper.
Ia mendesak pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten untuk segera merumuskan langkah konkret guna mengatasi ketertinggalan tersebut. Yovania menekankan bahwa penanganan desa tertinggal tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kerja sama lintas sektor.
“Penanganan desa tertinggal harus dilakukan bersama-sama. Tidak bisa hanya satu pihak yang bergerak. Kita butuh sinergi antara DPRD, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Ini soal komitmen untuk pemerataan pembangunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yovania juga menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk terus mengawal aspirasi masyarakat di wilayah pedalaman, termasuk Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Ia menilai perjuangan untuk mewujudkan pembangunan yang menyeluruh adalah bagian dari tanggung jawab moral sebagai anggota legislatif.
“Kalau ingin Kaltim maju secara utuh, jangan tinggalkan desa-desa yang jauh dari pusat kota,” pungkasnya. (adv/zu)
