SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Prestasi ini bukan kali pertama—Kaltim telah mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut, menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025), Hasanuddin menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar gelar, melainkan cerminan komitmen dan profesionalisme dalam menjalankan tata kelola keuangan.
Menurutnya, pencapaian ini didasarkan pada empat indikator utama yang menjadi acuan dalam pengujian terhadap peraturan perundang-undangan.
“Pengujian ini bukan hanya formalitas, tetapi dilakukan untuk mendeteksi potensi kesalahan akibat pelanggaran hukum. Transparansi dan akuntabilitas harus tetap menjadi prioritas,” ujar Hasanuddin.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI menjadi bahan evaluasi penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). LHP ini bukan hanya catatan administratif, tetapi juga pedoman untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan ke depan.
“Semoga hasil pemeriksaan ini memberi dorongan bagi kita semua untuk terus bekerja maksimal, demi pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (adv/zu)
