SAMARINDA – Program pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dinilai belum selaras dengan pemerintah kabupaten dan kota. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyoroti lemahnya koordinasi antar instansi yang menyebabkan tumpang tindih program dan pemborosan anggaran.
“Selama ini provinsi jalan sendiri, kabupaten dan kota juga jalan sendiri. Harusnya bisa disinergikan sejak tahap perencanaan,” tegasnya, Senin (27/5/2025).
Menurutnya, sinergi sejak awal sangat penting agar pembangunan berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Ia mendorong adanya rapat koordinasi rutin antara Gubernur, Sekdaprov, Bappeda, dan DPRD dengan pemerintah kabupaten/kota agar program bisa lebih terarah.
“Rakor berkala itu wajib. Supaya program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan daerah,” ujarnya.
Syarifatul juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta, terutama untuk mendukung program unggulan seperti “gratis pol” dan “jos pol” agar tidak hanya sekadar slogan.
“Jangan cuma jadi program unggulan di atas kertas. Harus ada dukungan nyata dari masyarakat dan perusahaan,” ucap legislator dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang ini.
Ia menambahkan, penurunan anggaran fiskal Kaltim dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun menjadi alarm pentingnya sinergi dan efisiensi lintas sektor.
“Dengan fiskal yang menurun, penyelarasan program itu mutlak,” tutupnya. (adv/zu)
