MAHAKAM ULU – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, bersama sejumlah anggota DPRD Kaltim, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mahakam Ulu, Rabu (21/5/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kesiapan pembangunan Bandara Mahakam Ulu, yang akan didukung oleh alokasi anggaran provinsi sebesar Rp40 hingga Rp45 miliar pada tahun 2025.
Dalam kunjungan tersebut, DPRD Kaltim memastikan adanya sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terkait proyek bandara ini.
Ekti Imanuel menegaskan bahwa pembangunan bandara merupakan prioritas strategis untuk meningkatkan konektivitas wilayah yang selama ini masih terisolasi. “Kunjungan kerja ini untuk memastikan sinkronisasi program, karena dari APBD Provinsi tahun 2025 sudah ada alokasi anggaran pembangunan bandara,” ujarnya.
Selain meninjau lokasi, kunjungan ini juga difokuskan pada pengecekan kesiapan dokumen teknis, seperti Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang saat ini masih dalam tahap penyusunan oleh Dinas Cipta Karya Provinsi Kaltim.
Sebelumnya, proyek ini berada di bawah koordinasi Dinas Perhubungan, namun karena tidak adanya nomenklatur yang sesuai, tanggung jawab proyek akhirnya dialihkan ke Dinas PUPR Cipta Karya.
Ekti memperkirakan bahwa proses lelang atau tender untuk pembangunan bandara akan dimulai dalam waktu sekitar tiga bulan ke depan, tergantung dari selesainya perencanaan teknis.
“Proses perencanaan memakan waktu sekitar dua bulan, kemudian dua bulan berikutnya untuk tender. Tapi kalau memungkinkan, saya berharap proses tender bisa dipercepat,” tambahnya.
DPRD Kaltim menekankan bahwa proyek ini harus dijalankan dengan sinergi antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Mahulu, yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk roadmap dan Memorandum of Understanding (MoU).
Roadmap tersebut akan disusun oleh Asisten I Setkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso, dan ditindaklanjuti dengan kesepakatan antara Bupati Mahulu dan Gubernur Kaltim.
Dengan adanya bandara ini, diharapkan akses transportasi masyarakat Mahulu semakin terbuka, serta pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. DPRD Kaltim berkomitmen untuk mengawal proyek ini agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (adv/zu)
