SAMARINDA – Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran (FPP) DPRD Kalimantan Timur, Andi Abdul Razaq, menegaskan komitmen lembaganya dalam memperkuat demokrasi daerah melalui partisipasi aktif dalam Rapat Tim Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025. Rapat ini digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim di Kantor Gubernur, Kamis (12/6/2025).
IDI menjadi instrumen penting dalam mengukur kualitas demokrasi di daerah, mencakup aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Sejak 2019, IDI telah menjadi indikator kinerja yang digunakan dalam penyusunan RPJMN dan kini juga menjadi acuan dalam RPJMD 2025–2029.
“DPRD Kaltim secara rutin menggelar sosialisasi penguatan demokrasi di seluruh kabupaten/kota. Ini bentuk nyata komitmen kami untuk mendekatkan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat,” ujar Andi.
Sekretaris Kesbangpol Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan, yang memimpin rapat, menekankan bahwa penguatan demokrasi bukan hanya tanggung jawab Kesbangpol, tetapi seluruh elemen masyarakat dan OPD yang tergabung dalam Pokja IDI. Ia juga menyebut IDI sebagai tolok ukur penting dalam menilai kinerja kepala daerah.
Rapat ini turut menghadirkan narasumber dari BPS Kaltim dan akademisi Universitas Mulawarman, serta menjadi forum strategis untuk menyelaraskan indikator demokrasi dengan arah pembangunan daerah yang inklusif dan transparan. (adv/zu)
