SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah menyiapkan implementasi sistem parkir berlangganan. Sebagai upaya menciptakan ketertiban dan transparansi pengelolaan parkir.
Hal itu terungkap dalam rapat pemaparan akhir rencana pelaksanaan di ruang rapat lantai II Balaikota Samarinda, Senin (1/9/2025) yang dipimpin Wali Kota Samarinda Andi Harun. Kata dia, parkir berlangganan merupakan sistem yang memungkinkan masyarakat memarkir kendaraan dengan biaya langganan bulanan atau tahunan.
“Sehingga lebih tertib, transparan, dan mengurangi kebocoran retribusi,” ujar Andi Harun.
Dia menegaskan dokumen akademik segera disusun sebagai bahan presentasi kepada DPRD. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan pengembangan sistem dan sosialisasi.
“Presentasi ini akan menjadi tahap penting agar program parkir berlangganan mendapat dukungan penuh dari legislatif sebagai mitra pembangunan,” ujar Andi Harun.
Dia menambahkan, sosialisasi dan penerapan kartu parkir berlangganan bertujuan menciptakan kota tertib sosial serta menghapus praktik jukir liar. Nantinya strategi sosialisasi akan berjalan paralel, mulai dari forum diskusi (FGD), organisasi masyarakat, hingga peran camat dan lurah yang akan diteruskan kepada ketua RT.
“Selain itu, TWAP dilibatkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan sosialisasi,” sebut Andi.
Di sisi lain, dirinya menegaskan tidak menutup mata terhadap keluhan masyarakat terkait jukir liar yang ramai disampaikan melalui media sosial. Dalam hal ini Andi Harun menginstruksikan Dishub untuk segera menindaklanjuti dan mengambil langkah tegas hingga ke ranah hukum, agar warga tidak lagi dirugikan.
Rapat ini, terang Andi Harun menjadi pemaparan akhir sebelum presentasi resmi. Dengan dukungan lintas OPD dan peran serta masyarakat, Wali Kota optimistis sistem parkir berlangganan akan segera hadir di Samarinda sebagai salah satu terobosan tata kelola Kota.
“Kebijakan ini bukan hanya soal retribusi, tapi soal kenyamanan, keadilan, dan masa depan tata kota kita. Jika semua bergerak bersama, kita bisa wujudkan Samarinda yang lebih tertib dan bebas dari praktik Ilegal,” tutupnya.
Adapun dalam pemaparannya Dishub menjelaskan hasil studi kelayakan dari aspek legal, teknis, pasar, hingga finansial. Data menunjukkan sebanyak 617 juru parkir di Kota Tepian. Sistem akan dilengkapi database kendaraan, QR barcode, infrastruktur teknologi dan Fisik, serta dukungan SDM juru parkir. (xl)
