SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat komitmen dalam percepatan penanganan stunting dengan menyiapkan model khusus yang bisa diterapkan oleh kabupaten/kota.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, saat memimpin rapat percepatan penanganan stunting di Ruang Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (24/9/2025).
Sri Wahyuni menyoroti keberhasilan Kutai Kartanegara (Kukar) yang menjadi satu-satunya daerah di Kaltim mampu menurunkan angka stunting secara konsisten.
“Kita perlu belajar dari Kukar sebagai contoh yang berhasil konsisten menurunkan angka stunting. Strategi mereka bisa menjadi acuan untuk menyiapkan model inovasi percepatan penurunan stunting. Anggaran besar sudah disiapkan, jangan sampai terlihat seakan-akan kita tidak bekerja,” tegasnya.
Sekda menekankan pentingnya memastikan anggaran penanganan stunting tepat sasaran. Apalagi sejak Maret 2025, sesuai pedoman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), belanja stunting sudah memiliki kode rekening khusus dalam APBD dan ditandai yang terhubung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Pertanyaannya, lebih besar mana belanja untuk intervensi langsung atau kegiatan penunjang? Ini harus jelas. Intervensi kita lakukan, tapi hasilnya belum signifikan. Karena itu, perlu ada model terukur agar kabupaten/kota bisa menyesuaikan,” tambahnya.
Sri Wahyuni juga menegaskan bahwa setiap enam bulan, Gubernur Kaltim wajib melaporkan progres penanganan stunting kepada pemerintah pusat. “Model percepatan yang kita susun harus konkret, bisa diadopsi kabupaten/kota, dan memberi hasil nyata,” ujarnya.
Dari sisi pendataan, perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasiona (BKKBN), Nur Rizki, menekankan pentingnya basis data akurat dalam program stunting.
Menurutnya, ada dua data utama yang saling melengkapi, yakni Electronic Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) dari Posyandu, serta data Keluarga Berisiko Stunting (KRS).
“Dengan basis data yang kuat, kita bisa menentukan intervensi yang tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, mengungkapkan angka stunting di Kaltim saat ini berada di 22,02 persen, hanya sedikit menurun dari 22,09 persen. Target minimal yang dikejar adalah 18,8 persen sesuai standar nasional.
Jaya juga menekankan perlunya memperluas sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saat ini MBG lebih banyak menyasar anak sekolah. Padahal balita, ibu hamil, dan ibu menyusui justru lebih membutuhkan prioritas. Mencegah jauh lebih mudah dibanding mengintervensi,” tutupnya. (Zu)
