KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan sebanyak 827 posyandu dan lebih dari 43 ribu balita untuk terlibat dalam program makanan bergizi gratis. Ini merupakan salah satu misi unggulan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dalam visi Kukar Idaman Terbaik 2025–2029.
Program ini menjadi langkah strategis Pemkab Kukar dalam meningkatkan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, terutama bagi kelompok balita dan lansia. Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar Kusnandar menjelaskan, pihaknya akan fokus pada dua aspek utama yakni pendampingan kader posyandu serta pengawasan keamanan dan gizi makanan.
“Dinas Kesehatan kebagian dua kegiatan, yaitu pendampingan kader posyandu dan kontrol keamanan serta gizi makanan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (29/10/2025).
Berdasarkan RPJMD Kukar 2025–2029, jumlah sasaran balita penerima manfaat program ini mencapai 43.858 anak pada tahun pertama pelaksanaan, dengan penyesuaian sekitar 10 persen tiap tahun. Sementara itu, sasaran untuk lansia akan ditetapkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar.
Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, Dinkes akan menggelar pelatihan kader posyandu di seluruh kecamatan. Pelatihan difokuskan pada pemantauan pertumbuhan anak, edukasi gizi seimbang, dan tata laksana pelayanan posyandu sesuai standar nasional.
“Fokus kami bukan membagikan makanan langsung, tetapi mendampingi dan memperkuat kapasitas kader posyandu. Mereka yang akan menjalankan kegiatan di lapangan,” jelas Kusnandar.
Dinkes Kukar mencatat, terdapat enam standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dijalankan posyandu. Untuk mendukung itu, pemerintah mengalokasikan Rp112 juta pada 2025 untuk kegiatan pendampingan kader, yang akan meningkat hingga Rp400,2 juta per tahun mulai 2026.
Selain itu, kegiatan pengawasan keamanan dan gizi makanan akan dilakukan di seluruh 827 posyandu. Kader akan mendapatkan pelatihan penjamah makanan dari sanitarian serta supervisi langsung dari puskesmas, dengan pendampingan teknis dari Dinkes Kukar.
Program ini dibiayai melalui dua subkegiatan utama, yaitu pengelolaan pelayanan gizi masyarakat dan pengelolaan kesehatan lingkungan, dengan total anggaran Rp395 juta pada 2026 dan meningkat menjadi Rp491 juta pada 2030.
Kusnandar menegaskan, keberhasilan program sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendukung dan menjadi kader posyandu.
“Yang penting ada dulu yang mau jadi kader. Soal kompetensi nanti dilatih. Ada 25 kompetensi dasar yang wajib dikuasai,” ujarnya.
Beberapa wilayah, seperti Kecamatan Loa Janan, disebut sudah cukup maju dalam pemberdayaan kader melalui kegiatan penimbangan serentak dan pelatihan rutin.
“Mereka sudah memulai penguatan kader posyandu. Secara bertahap daerah lain juga akan menyusul,” terang Kusnandar.
Program Makanan Bergizi Gratis merupakan bagian dari Misi 1 Kukar Idaman Terbaik, yang menitikberatkan pada pemerataan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Melalui pendampingan kader dan pengawasan gizi yang berkelanjutan, Pemkab Kukar menargetkan kualitas layanan posyandu semakin merata hingga ke tingkat desa. (advprokom/fjr)
