KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan tidak akan melakukan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun daerah tengah menghadapi penurunan anggaran yang cukup besar.
Kepastian ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono, belum lama ini. Pemkab Kukar tetap berkomitmen menjaga kesejahteraan ASN. Sunggono menegaskan bahwa TPP ASN Kukar masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur, sehingga tidak masuk dalam rencana pemotongan.
“Ketika anggaran turun, TPP tetap berada pada batas maksimal belanja pegawai,” ujarnya.
Sunggono menjelaskan, anggaran daerah mengalami penurunan signifikan hingga 50 persen. APBD yang sebelumnya mencapai Rp11,3 triliun kini terproyeksi hanya sekitar Rp5,5 triliun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Namun, sejumlah usulan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih membuat total kebutuhan anggaran membengkak hingga Rp9,8 triliun.
“Selama seminggu ini saya berusaha merasionalisasi kegiatan yang jumlahnya mencapai Rp9,6 triliun menjadi Rp6,3 triliun,” kata Sunggono.
Di tengah rasionalisasi besar-besaran, belanja pegawai tetap ditempatkan sebagai prioritas utama pemerintah daerah.
“Yang paling penting bagi kita adalah menjaga komitmen. InsyaAllah ini menjadi kabar gembira bagi ASN, karena kita tetap berkomitmen untuk tidak mengurangi TPP,” tegasnya.
Sunggono juga mengungkapkan bahwa potensi penurunan anggaran sebenarnya telah ia prediksi sejak empat tahun lalu. Menurut analisisnya, jika APBD Kukar berada di bawah Rp9 triliun, komposisi belanja pegawai yang mencapai sekitar 30 persen masih bisa dikelola dengan baik.
“Sudah saya perkirakan sejak empat tahun lalu, bahwa jika anggaran Pemkab berada di bawah Rp9 triliun, belanja pegawai yang besar itu masih bisa diperbaiki,” katanya. (adv/fjr)
