SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan Program Gratis Pembiayaan Uang Kuliah (Gratispol) akan mengalami perluasan besar mulai tahun 2026. Melalui kebijakan ini, bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak lagi terbatas bagi mahasiswa baru, melainkan diberikan untuk mahasiswa dari seluruh jenjang semester.
Jika pada tahun sebelumnya program Gratispol hanya menyasar mahasiswa semester awal, maka mulai 2026 skema bantuan berlaku lebih menyeluruh. Mahasiswa asal Kalimantan Timur, baik yang baru memulai perkuliahan maupun yang sudah berada di semester lanjutan, tetap berhak menerima bantuan UKT selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Perluasan program ini sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Pemprov Kaltim menilai pendidikan tinggi tidak boleh terhambat, apalagi terputus di tengah jalan hanya karena persoalan biaya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyebut perluasan kebijakan Gratispol merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program pada tahun sebelumnya. Menurutnya, pemerintah daerah ingin memastikan bantuan pendidikan berjalan lebih adil serta berkelanjutan bagi seluruh mahasiswa.
“Mulai tahun 2026, pembiayaan UKT tidak lagi dibedakan berdasarkan semester. Semua mahasiswa Kalimantan Timur yang memenuhi syarat akan mendapatkan bantuan, berbeda dengan tahun 2025 yang masih fokus pada mahasiswa baru,” ujar Sri Wahyuni, Sabtu (10/1/2026).
Sri Wahyuni menambahkan, kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa beban biaya. Dengan dukungan UKT dari pemerintah daerah, mahasiswa diharapkan lebih fokus meningkatkan prestasi akademik sekaligus mengembangkan kompetensi diri.
Pemprov Kaltim juga memandang perluasan Gratispol sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul, terlebih Kalimantan Timur memiliki peran penting sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu, koordinasi dengan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar program berjalan tepat sasaran serta berkelanjutan. (zu)
