KUTAI KARTANEGARA — Program Internet Desa yang digadang-gadang menjadi tulang punggung transformasi digital di Kaltim nyatanya belum sepenuhnya berjalan mulus. Sejumlah desa penerima melaporkan adanya tagihan biaya internet, meski program tersebut dijanjikan gratis dalam skema GratisPol Gubernur H Rudy Mas’ud (Harum) dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Kepala Desa Kembang Janggut, Ardiansyah, menjadi salah satu yang terkejut. Perangkat Orbit Telkomsel yang dipasang Pemprov Kaltim pada Oktober 2025 justru disusul tagihan bulanan yang dialamatkan ke pemerintah desa.
“Kami kaget kok ada tagihan. Padahal kan GratisPol. Karena itu, perangkatnya kami cabut lagi,” ujarnya, Rabu (11/2/2026).
Selain persoalan tagihan, Ardiansyah menyebut kapasitas Orbit yang dipasang tidak mampu memenuhi kebutuhan internet di kantornya.
“Speknya tidak cukup untuk kantor desa. Jadi tidak kami lanjutkan,” tegasnya. Meski perangkat dilepas, tagihan tetap masuk. “Tetapi saya tidak hiraukan,” katanya.
Hingga kini, pihak desa juga mengaku belum berkoordinasi dengan Pemprov untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal tidak menampik adanya keluhan tersebut. Menurutnya, tagihan yang masuk ke desa merupakan kesalahan teknis dari pihak provider.
“Memang sering kami dengar laporan itu. Provider yang mengirimnya,” ujarnya.
Faisal menegaskan bahwa desa tidak perlu membayar tagihan tersebut karena seluruh biaya langganan menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim.
“Tidak usah dibayar. Program ini tetap gratis. Mungkin ada kesalahan teknis di Telkom,” tegas Faisal.
Pemprov memastikan jaringan tidak akan diputus meski desa tidak membayar tagihan yang salah alamat itu. Namun Faisal menyampaikan bahwa layanan Internet Desa GratisPol baru akan aktif kembali mulai Februari dan ditargetkan berjalan penuh pada Maret.
Diskominfo mencatat perangkat internet telah dipasang pada 803 desa sejak 2025, dan seluruh tagihannya telah dibayarkan Pemprov hingga Desember tahun lalu. Untuk 2026, Pemprov tinggal melanjutkan pembayaran langganan.
“Mulai Februari bertahap kami aktifkan, dan Maret ditargetkan selesai semua,” ujar Faisal. Dia menambahkan, tagihan hanya menjadi tanggung jawab desa apabila perangkat dipasang secara mandiri, bukan dari program Pemprov.
Dengan dimulainya kembali aktivasi layanan mulai Februari–Maret, Pemprov berupaya memastikan program tersebut dapat berjalan sesuai janji awal yakni akses internet gratis tanpa beban bagi seluruh desa di Kaltim. (fjr)
