KUTAI KARTANEGARA – Musim kering mulai menekan produksi padi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kaltim. Sekira 80 persen areal persawahan di daerah tersebut tercatat terdampak kekurangan air.
Meski belum ditemukan potensi gagal panen secara keseluruhan, kondisi tersebut mengancam produktivitas gabah. Hasil panen yang dalam kondisi normal mencapai sekitar 3,8 ton per hektare berpotensi turun menjadi sekitar 2 ton per hektare di lahan yang kekurangan air.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar Nazyarudin mengatakan, tanaman padi masih dapat dipanen. Namun hasilnya diperkirakan tidak maksimal.
“Untuk sementara belum ada potensi gagal panen. Setelah kami survei, kemungkinan yang terjadi produksi panennya menurun. Jadi tetap panen, hanya hasilnya berkurang untuk wilayah yang memang kekurangan sumber air,” ujar Nazyarudin saat dihubungi, Rabu (12/8/2026).
Menurutnya, tingkat dampak kekeringan bergantung pada usia tanaman. Padi yang telah berusia dua hingga tiga bulan dinilai lebih mampu bertahan dibandingkan tanaman yang baru ditanam.
“Kalau yang sudah lebih dari dua sampai tiga bulan, walaupun kekurangan air tidak begitu berpengaruh karena tinggal tumbuh. Tetapi yang baru tanam memang membutuhkan air,” ungkapnya.
Dampak kekurangan air juga tidak terjadi secara merata dalam satu wilayah. Dalam satu kecamatan, kondisi lahan antar kelompok tani maupun hamparan sawah dapat berbeda.
“Tidak semuanya dalam satu kecamatan mengalami penurunan produktivitas. Bisa hanya satu kelompok atau beberapa kelompok, tergantung kondisi lahan dan masa tanamnya,” jelas Nazyarudin.
Karena itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mulai menyiapkan langkah penanganan dengan memetakan kondisi lahan secara langsung.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengatakan persoalan kekurangan air tersebut telah dibahas dalam pertemuan bersama Bupati dan Wakil Bupati Kukar, pemerintah desa, KPL, PPL, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Dinas Pertanian Provinsi, Balai Wilayah Sungai (BWS), serta unsur Kementerian Pertanian di tingkat provinsi.
Dari pertemuan tersebut, Bupati Kukar menginstruksikan agar kondisi pertanian segera dipetakan. Pemkab kemudian menyiapkan satuan tugas yang dikoordinasikan Distanak untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
“Besok tim kami bagi menjadi minimal dua tim besar untuk turun langsung. Mereka akan melihat waktu tanam, kondisi tanaman yang sudah ditanam dan apa yang paling dibutuhkan petani,” ujar Sunggono.
Pengecekan akan melibatkan penyuluh pertanian lapangan (PPL), camat, lurah, dan kepala desa. Pemerintah daerah menargetkan hasil identifikasi terkumpul paling lambat Kamis.Data tersebut nantinya digunakan untuk menentukan lokasi yang menjadi prioritas penanganan.
“Dari situ kami akan petakan permasalahannya sampai ke kecamatan, desa dan kelompok. Setelah itu baru ditentukan mana yang perlu diintervensi, bentuknya bagaimana dan kapan dilakukan,” katanya.
Dijelaskan, ketersediaan air menjadi salah satu persoalan utama yang akan dipetakan. Pemkab Kukar akan mencari sumber air yang masih bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian.Namun, pemerintah belum dapat memastikan jumlah pompa yang dibutuhkan karena masih menunggu hasil identifikasi lapangan.
“Jumlah pompanya belum kami ketahui karena harus menunggu hasil identifikasi. Setelah itu baru kami bisa memastikan berapa kebutuhan yang harus disupport,” tutur Sunggono.
Penanganan kekurangan air ini menjadi perhatian karena Kukar merupakan salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap produksi padi Kaltim. Sunggono menyebut sekitar 40 persen produksi padi Kaltim berasal dari Kukar.
“Produksi padi Kalimantan Timur itu sekitar 40 persen berasal dari Kukar. Jadi memang pemerintah daerah punya komitmen untuk membantu masyarakat yang sekarang menghadapi persoalan ini,” ungkapnya.
Pemkab Kukar juga menyiapkan opsi pembiayaan apabila kebutuhan penanganan harus dilakukan dalam waktu dekat. Salah satu skema yang dipertimbangkan adalah Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Kalau kebutuhan pertanian ternyata harus dipenuhi dalam waktu dekat, mungkin saja BTT digunakan. Itu salah satu alternatif pembiayaan yang akan kami skenariokan,” ucapnya. (fjr)
