KUTAI KARTANEGARA – Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tenggarong didorong memiliki keterampilan produktif dan peluang usaha. Sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat.
Upaya tersebut dikembangkan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Pastarung serta NahloK Cafe di Jalan Mangkuraja, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong. Pengembangannya diperkuat melalui kerja sama antara Lapas Tenggarong dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Selasa (20/10/2026).
Kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) itu diarahkan untuk mengembangkan pelatihan, praktik pertanian dan peternakan, hingga pemasaran produk hasil kegiatan warga binaan.
Kepala Lapas Kelas IIA Tenggarong, I Wayan Nurasta Wibawa, mengatakan pembinaan tidak cukup hanya memberikan keterampilan selama warga binaan menjalani masa pidana. Mereka juga membutuhkan dukungan agar kemampuan tersebut dapat dikembangkan menjadi sumber penghidupan setelah bebas.
Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan perusahaan dinilai penting untuk membuka peluang pendampingan, dukungan permodalan, serta akses pemasaran.
“Pelakunya adalah narapidana, sedangkan pasarnya adalah ketika mereka kembali ke masyarakat. Melalui nota kesepahaman atau MoU tersebut, kita membangun keterpaduan untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada di Lapas sekaligus mencari solusinya,” ujar Wayan.
Melalui SAE Pastarung, warga binaan diharapkan dapat memperoleh pengalaman praktik yang relevan dengan kegiatan agribisnis. Dengan demikian, keterampilan yang dipelajari tidak berhenti sebagai materi pelatihan, tetapi berpotensi menjadi bekal untuk menjalankan kegiatan produktif setelah menjalani masa pidana.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, yang diwakili Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Rifani, menyampaikan apresiasi atas pengembangan SAE Pastarung melalui proyek perubahan SIMPUL BERDAYA, yakni Sinergi Pemasaran dan Pelatihan Lahan Terpadu.
Menurutnya, program tersebut dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk mengoptimalkan lahan pertanian, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan peningkatan kompetensi melalui praktik pertanian dan peternakan secara langsung.
Agar pelaksanaannya berjalan efektif, diperlukan persiapan yang terencana. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi penyusunan kurikulum praktik, kompetensi instruktur, keselamatan peserta, serta mekanisme kunjungan dan pendampingan.
Rifani menegaskan, kerja sama yang telah disepakati perlu diterjemahkan ke dalam program yang konkret dan memiliki hasil terukur.
“Karena itu, diperlukan program yang jelas, pembagian peran yang terukur, serta hasil yang dapat dievaluasi bersama,” pungkasnya. (fjr/adv)
