KUTAI KARTANEGARA – Dinas Sosial (Dinsos) Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki strategi penanggulangan kemiskinan di Kukar yang makin kompleks permasalahannya. Ada lima lembaga mesti berperan untuk menangani masalah tersebut.
Penyuluh Sosial Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Dinsos Kukar Sunarko menerangkan, peranan pertama ada di tingkat pemerintah melalui pembuatan program yang tepat sasaran dalam penanggulangan kemiskinan.
“Contoh kasus di Kecamatan Sangasanga, penyebab kemiskinan rata-rata masalah kepemilikan aset. Jika ini diberi bantuan secara rutin, maka akan makin besar bantuan yang akan dianggarkan tidak akan cukup,” kata Sunarko.
Untuk itu, peran yang dilakukan pemerintah harus lintas organisasi perangkat daerah (OPD), bukan hanya mutlak dari Dinsos. Seperti tolok ukur Sanitasi yang tidak lancar, maka butuh keterlibatan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim).
Sunarko menyebut kasus lainnya kemiskinan karena tidak punya pekerjaan, maka dibutuhkan peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk mencarikan solusinya.
Kelompok akademisi juga memiliki peran memberikan masukan pemikiran yang strategis dan kontruktif demi penanggulangan kemiskinan di Kukar. Dunia usaha juga punya peranan penting, untuk menggandeng warga miskin untuk bekerja di perusahaannya atau melalui program padat karya.
“Kelompok masyarakat dan media massa juga punya peranan penting, guna menyosialisasikan program-program yang dilakukan pemerintah dan nonpemerintah dalam penanggulangan kemiskinan,” sebut Sunarko.
Dia membeberkan kecamatan yang mengalami rentan miskin di Kukar meliputi Samboja, Muara Kaman, Loa Janan, dan Tenggarong. Karenanya layak dipertimbangkan untuk dukungan program pengentasan kemiskinan.
“Untuk di Kukar yang alami rentan dhuafa atau miskin sebesar dua persen dari total penduduk, ” pungkas Sunarko. (zu)
