SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Samarinda Muhammad Syahri mendukung Dinas Perhubungan (Dishub) mewajibkan Uji KIR kepada seluruh truk. Menurutnya yang menjadi sorotan itu bukan solarnya, tetapi bagaimana truk yang beroperasi itu harus layak jalan.
“Karena memang disyaratkan, sebagai salah satu persyaratan untuk layak jalan,” ujarnya.
Syahri mengatakan hal ini bukan berarti dia tidak mendukung para sopir truk. Tetapi ini berkaitan dengan keselamatan.
“Sering kali terjadi kecelakaan akibat lengahnya atau kurangnya uji KIR itu tadi,” imbuhnya.
Di sisi lain menurut Syahri dengan kebijakan fuel card ini akan menguntungkan PAD Samarinda dengan pajak yang mereka bayar.
Dia menyoroti keberadaan truk-truk bodong yang ikut antre selama ini. Dia menginginkan pendistribusian solar subsidi harus tepat sasaran.
Sehingga dia yakin melalui ketentuan baru ini bisa mengurai keberadaan truk yang tidak tertib terutama truk yang sering antre di Jalan PM Noor.
Diketahui persoalan sopir truk dengan dinas terkait di Samarinda rupanya belum menemukan titik terang. Hal itu dipicu lantaran kebijakan baru yang mengharuskan setiap truk lulus uji KIR untuk mendapatkan fuel card 2.0.
Setelah beberapa pekan lalu berdemo di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dishub Samarinda, ratusan sopir truk beserta kendaraannya menyambangi Balai Kota Samarinda untuk berunjuk rasa, Rabu (24/8/2022). (nta)
