SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Maswedi meminta pengangkatan guru sebagai aparatur sipil negara (ASN) meliputi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) ditingkatkan.
Permintaan ini berangkat dari rencana Pemerintah Pusat menghapus tenaga honorer di semua instansi November 2023 mendatang. Yang bakal dibarengi dengan pengangkatan PNS dan P3K.
Kata Maswedi, pengangkatan status guru ini bakal lebih menjamin kesejahteraan. Karena banyak guru yang sudah mengabdikan diri selama bertahun-tahun sebagai tenaga pendidik Non-ASN, tetapi belum mendapatkan status yang jelas.
“Agar guru lebih sejahtera, kita perlu memprioritaskannya, pengangkatan PNS dan P3K harus ditingkatkan,” sebutnya.
Dikatakan, tenaga pendidikan memiliki beban kerja yang terbilang berat. Tetapi tidak berbanding lurus dengan pendapatannya. Karena itu Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta lebih memperhatikan kebutuhan tenaga pendidik di Samarinda.
“Kami prihatin. Kebutuhan guru di Samarinda ini sangat banyak, tetapi anggaran untuk honor guru itu masih sangat kurang sekali. Apalagi ada aturan kemarin soal insentif tentu ini mencederai para pendidik kita,” tutur Maswedi.
Untuk itu, sambungnya, pemerintah perlu melihat lebih jauh permasalahan guru. Ditambah dengan persoalan anggaran. Dalam hal ini Maswedi berharap Pemkot Samarinda dapat mengusahakan penambahan anggaran demi menjawab keperluan para guru.
“Yang terpenting kesejahteraan guru kita bisa lebih diperhatikan lagi,” tegasnya. (xl)
