KUTAI KARTANEGARA – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin meluncurkan Proyek Perubahan (Proper) Pertanggungjawaban Belanja Online Cepat Akurat Akuntabel Ekonomis Pasti (Cakep). Serta Evaluasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah (ATKP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Ahad (23/10/2022).
Dalam peluncuran yang bertempat di Hotel Novotel Balikpapan itu, Rendi didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar Sukotjo serta Kepala Cabang Bankaltimtara Tenggarong Amuniantoyo.
Menurut Rendi, perkembangan pengelolaan keuangan daerah di Kukar mengalami kemajuan yang signifikan. Mulai dari diberlakukannya Transaksi Nontunai (TNT), ditindaklanjuti dengan integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah melalui SP2D online dan dilengkapi ATKP.
Namun demikian belum disempurnakan dengan adanya regulasi yang mengatur dokumen standar transaksi online. Sehingga mampu menjawab kegelisahan pimpinan terkait dengan percepatan pelaksanaan pembangunan percepatan pertanggungjawaban belanja.
“Semoga pedoman pertanggungjawaban ini dapat memudahkan pengelolaan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Serta dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan melalui percepatan pertanggungjawaban belanjanya,” harapnya.
Kepala BPKAD Kukar Sokotjo mengatakan, latar belakang peluncuran Proper Pertanggungjawaban Belanja Online Cakep ini adalah lambatnya penyelesaian dokumen pertanggung jawaban belanja. Yaitu ganti uang persediaan (GU) serta pembayaran langsung (LS).
“Tingkat akurat dan akuntabilitas data kurang dapat dipercaya, serta alokasi dana penyelesaian dokumen, pertanggung jawaban belanja tidak ekonomis,” terangnya.
Adapun tujuan peluncuran Cakep ini adalah tersedianya surat edaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tentang dokumen standar pertangungjawaban online. Dan implementasi peraturan Bupati tentang pedoman pertanggung jawaban belanja online dirasakan manfaatnya dan mampu mendorong percepatan pembangunan di Kukar. (zu)
