SAMARINDA – Pro kontra penghapusan insentif guru dan tenaga kependidikan terus bergulir baik di internal Pemerintah Kota Samarinda maupun di DPRD. Dalam hal menjaga kehati hatian agar tak salah langkah ke depannya, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Damayanti memberikan dukungan.
Menurut Politisi PKB Samarinda ini, saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim patut dipertimbangkan agar tidak ada satu pun pihak yang dirugikan. Di lain pihak, Damayanti juga meminta pemerintah agar tetap memberikan hak hak guru dan tenaga kependidikan yang selama ini mereka terima.
“Prinsipnya jangan sampai menabrak aturan, karena yang perlu diingat kita menggunakan sumber anggaran yang sama,” terang Damayanti.
Dia pun menyarankan baik pemerintah maupun perwakilan guru duduk bersama anggota dewan untuk merumuskan solusi. Salah satu yang disarankan Damayanti yakni bersama sama menemui kementerian pendidikan dan meminta penjelasan perihal kebijakan pemerintah tersebut.
“kebijakan Samarinda sama seperti di daerah Yogyakarta dan Surabaya bahwa semua guru mendapat insentif. Tapi ada juga daerah yang berbeda seperti di Balikpapan tunjangan menggunakan skema hibah selama 12 bulan,” jelas Damayanti. (DED)
