SAMARINDA – Semua anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Samarinda diminta mewaspadai politik uang. Sebagaimana diingatkan Wali Kota Samarinda Andi Harun pada pelantikan 50 Anggota PPK Samarinda di ballroom Hotel Mercure Samarinda, Rabu (4/1/2023).
Menurut Andi Harun, PPK harus selalu mengedepankan demokrasi dan tidak mencederai netralitas dalam Pemilu 2024 yang akan datang. Apalagi PPK sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan Pemilu mengandung tanggung jawab dan konsekuensi pekerjaan yang berat.
“Di mana netralitas merupakan hal mutlak yang harus dipegang PPK dalam menjalankan tugas. Ada beberapa isu umum yang sering menjadi bahan gugatan peserta pemilu,” ungkapnya.
Kata Andi Harun, money politic atau politik uang merupakan isu pertama yang perlu diwaspadai. Penyimpangan yang menurutnya mesti ditekan bersama pada Pemilu 2024.
“Marilah kita memilih sesuai hati nurani dan memberi manfaat untuk rakyat Indonesia pada umumnya dan khususnya masyarakat Samarinda,” tuturnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun PPK, sebut Andi Harun, berpotensi untuk terpapar money politic alias politik uang. Dengan kapasitas yang dimiliki, partai peserta berusaha mendekati PPK untuk mendapatkan bantuan membuat jadi anggota legislatif dan partainya jadi pemenang.
Maka dari itu orang nomor satu di Kota Tepian ini mengingatkan PPK untuk mewaspadai dan menjauhi sekecil apapun potensi politik uang.
“Bukan hanya mencederai demokrasi dan netralitas, tetapi bisa terjerat persoalan hukum baik diri sendiri maupun keluarga. Tindak pidana Pemilu bukan hanya saudara saja, tetapi akan berpengaruh besar terhadap keluarga anda,” tegas Andi Harun kepada PPK. (xl)
