SAMARINDA – Sederet strategi dibeberkan Wali Kota Andi Harun dalam mengelola efektivitas APBD Samarinda. Salah satunya tidak memperbolehkan penerimaan pendapatan daerah selain melalui nontunai. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya “kebocoran”.
“Saya menerima APBD itu naik lebih dari 100 peersen. Saya menerima dari Wali Kota lama sebesar Rp2,2 triliun, hari ini sudah Rp5 triliun,” ungkap Andi Harun saat menerima kunjungan Andi Kartini Ottong SP MSP, Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Sinjai, Kamis (23/2/2023).
Sejak mulai menjabat orang nomor satu di Kota Tepian, dia juga berusaha mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam merengkuh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta.
Contohnya soal pengolahan air milik swasta yang hasilnya dibeli Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam), untuk kemudian selanjutnya disalurkan ke pelanggan.
“Secara kualitas Perumdam tetap menjaga dan secara kuantitas produksi air untuk pelanggan meningkat, walau tidak semua air bersumber dari fasilitas pengolahan air minum milik Perumdam melainkan juga bersumber dari pihak swasta yang bekerja sama dengan Perumdam Tirtakencana,” beber mantan Legislator Karang Paci itu. (xl)
