KUTAI KARTANEGARA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara (Kukar) menilai pentingnya sinkronisasi rencana kerja provider. Hal ini disampaikan Kepala Diskominfo Kukar Dafip Haryanto saat menerima kunjungan kerja (kunker) Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Kemenko Polhukam RI Marsma TNI Budi Eko Pratomo berserta jajarannya.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Komplek Kantor Bupati Kukar, Rabu (15/3/2023) itu, hadir pihak PLN, Internet Service Provider (ISP) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
Dafip menyampaikan, kunjungan kerja tersebut untuk berkoordinasi dan mendengar beberapa program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Tujuannya untuk mendukung kebijakan dan program terkait telekomunikasi dan informatika di daerah mitra IKN dan menjembatani kendala yang dihadapi daerah kukar sebagai bagian dari wilayah IKN baru.
“Dalam pertemuan tersebut kami menyampaikan pentingnya sinkronisasi rencana kerja provider dan Pemkab Kukar. Dengan demikian kita akan dapat memaksimalkan program, tidak tumpang tindih, dan efisien dalam pemanfaatan anggaran,” terangnya.
Terkait dengan penanganan blankspot area, pihaknya menyampaikan sekira 75% penduduk Kukar ada di desa, sedangkan provider mayoritas beroperasi di kawasan kota. Akibatnya masih banyak wilayah di Kukar belum tercover jaringan internet.
Dari data eksisting tahun 2021, blankspot area di Kukar teridentifikasi sebanyak 23 area dan wilayah yang sudah terintervensi sebanyak 15 area.
“Kami masih menunggu data dari PT Telkomsel yang meng-cover layanan di Kecamatan Tabang. Sedangkan dari PT Bayan yang ikut membantu jaringan internet ke desa-desa terdekat dengan wilayah IKN, sudah tercover dan tidak ada blankspot. Hanya beberapa wilayah yang jauh dari permukiman yang masih terdapat blankspot,” pungkasnya. (zu)
